KMK Ledalero Adakan Webinar, Ini yang Dibahas

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Nofri Fuka

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kelompok Menulis di Koran (KMK) dan Diskusi Filsafat Ledalero menggelar webinar.

Diskusi digelar, Kamis 31 Maret 2022.

Dr. Willy Purna Samadhi, Peneliti Demokrasi pada Universitas Gadjah Mada yang hadir sebagai Pembicara dalam kesempatan itu menyebutkan Pemilu bukan indikator tunggal dalam mengawal demokrasi.

Baca juga: 4 Hari Hilang, Ini Kronologi Perempuan di Sikka Terseret Banjir Lowo Mego

"Sejak tahun 1998, Pemilu hampir selalu berjalan efektif tetapi tidak pernah menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.

Karena itu menurutnya demokrasi perlu kontrol publik secara maksimal yang ia sebut sebagai kontrol popular.

"Penting karena warga negara memiliki hak penuh untuk kebijakan publik yang dijalankan pemerintah," ungkapnya.

Dr. Wily dalam Webinar bertema Demokrasi dan Kontrol Publik tersebut juga menegaskan bahwa perdebatan publik mesti dijalankan dalam ruang publik.

"Supaya ruang publik tidak didominasi kepentingan elite dan oligark maka perdebatan publik harus diupayakan transparan dan maksimal," tegasnya.

Demokrasi, lanjut Dr. Willy adalah ruang untuk berdialektika secara rasional. Karena itu menurutnya, para Aktivis punya peran penting dalam mengontrol kebijakan pemerintah tanpa embel-embel kepentingan.

Baca juga: Cerita Pria di Sikka, Dorong Gerobak Keliling Kota, Tawarkan Jasa Angkut Barang

Selanjutnya Dr. Otto Gusti Madung mempertanyakan relevansi Pancasila sebagai identitas kolektif demokrasi.

"Apakah Pancasila masih relevan mempersatukan identitas kolektif kita?," ungkap Dr. Otto.

Namun terhadap pertanyaan ini, Dr. Willy mengatakan bahwa ia belum secara spesifik mengkaji tentang Pancasila dalam konteks demokrasi.

"Saya belum serius mengkaji soal ini. Namun hemat saya perlu ada imajinasi kolektif yang menyatukan keberagaman kita di Indonesia ini," katanya.