Berita Manggarai Barat

Anggota DPRD Manggarai Barat Minta KLHK Tinjau Tiket Masuk TNK Rp 3,75 Juta Berlaku 1 Agustus 2022

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tarif masuk Taman Nasional Komodo Rp 3.750.000 perorang berlaku mulai 1 Agustus 2022.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/GECIO VIANA
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Inocentius Peni.  

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Gecio Viana

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO-Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Inocentius Peni meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  meninjau ulang rencana penetapan biaya ke kawasan konservasi Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar  Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

"Harus ditinjau kembali, pertimbangkan semua aspek, pertimbangkan kepentingan masyarakat Manggarai Barat, bagaimana pelaku pariwisata, bagaimana kondisi nasional yang saat ini sedang buruk-buruknya (karena pandemi Covid-19), jangan diperparah dengan kebijakan ini. Orang boleh miskin secara ekonomi, tapi harus mendapatkan kesempatan menikmati pariwisata Komodo," kata Inocentius, Rabu 29 Juni 2022. 

Politisi Partai PAN itu sangat setuju dan mendukung konservasi dan pelestarian satwa Komodo. Namun demikian, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mabar itu berpendapat, wacana tersebut jika diimplementasikan sangat berdampak kepada sektor pariwisata dan penghidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari industri pariwisata. 

"Saya sepakat dengan sebagian besar masyarakat bahwa pelestarian Komodo itu dijadikan sebagai tanggung jawab bersama, tetapi terkait dengan kepentingan masyarakat Manggarai Barat dan pariwisata sebagai leading sector, dampak kenaikan tarif sangat besar. Dari data, kunjungan wisatawan lebih banyak wisatawan domestik, nah wisatawan domestik memiliki kemampuan yang terbatas. Ketika KLHK berencana menaikan tarif menjadi Rp 3,7 juta, sama dengan mengurangi begitu banyak kunjungan ke TNK," jelasnya.

Baca juga: DPRD Dorong Sopi Manggarai Barat Jadi UMKM Legal

Berkurangnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, lanjut dia, akan berdampak kepada aktivitas para pelaku parit dan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah.

"Jika pendapatan untuk pemerintah daerah berkurang maka kontribusi pariwisata untuk kesejahteraan Manggarai Barat akan menurun drastis," ujarnya. 

Menurut Inocentius, kawasan TNK dengan potensi pariwisata luar biasa juga memiliki multiplier effect atau efek pengganda di mana meningkatnya angka kunjungan wisatawan, akan berdampak pada semua sektoi jasa dan sektor produktif di daerah itu. 

"Kita bicara transportasi, makin tinggi kunjungan wisatawan nusantara, maka berdampak pada industri penerbangan, okupansi hotel akan tinggi, restoran pasti akan laku, agen wisata akan bekerja maksimal, kapal pariwisata akan laku. Tapi, dengan tarif seperti ini menurut saya akan berkurang secara drastis karena itu kami minta kepada pemerintah pusat atau klhk untuk tinjau ulang kebijakan ini. Dan dalam rangka peninjauan kebijakan ini, libatkan stakeholder di daerah," katanya.

Baca juga: Anak Muda Kampung Kaper Ciptakan Destinasi Wisata Budaya Baru di Labuan Bajo

Peninjauan harus dilakukan dan melibatkan elemen pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. 

"Betul KLHK atau TNK adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi terkait kepentingan masyarakat Manggarai Barat, pemerintah perlu dilibatkan baik eksekutif dan DPRD berdiskusi terkait wacana itu dan dampaknya seperti apa, harus didiskusikan dengan baik. Bisa dibayangkan, dengan kenaikan tarif itu, apakah masih bisa orang Manggarai barat menikmati pariwisata di TNK. Saya sangat yakin orang Manggarai Barat yang hidup dengan komodo tidak dapat menikmati, justru terasing dari komodo. Jadi ini yang harus dipertimbangkan," katanya. 

Berita Manggarai Barat lainnya

 
 
 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved