Berita NTT

Ombudsman NTT Dukung Stasiun Karantina Ikan Kupang Menuju Pencanangan Zona Integritas

Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif.

Editor: Gordy Donovan
TRIBUNFLORES.COM / HO-OMBUDSMAN NTT
DISKUSI - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menerima kunjungan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (Stasiun KIPM Kupang), Ridwan dan jajarannya di ruang kerja, Rabu 27 Juli 2022. 

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton menerima kunjungan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (Stasiun KIPM Kupang), Ridwan dan jajarannya di ruang kerja, Rabu 27 Juli 2022.

Saat itu mereka berdiskusi banyak hal seputar reformasi birokrasi dan keinginan kuat seluruh jajaran KIPM Kupang memulainya dengan mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah kerjanya.

"Untuk itu saya menyatakan kesediaan menjadi saksi pencanangan tersebut pada tanggal 10 Agustus mendatang. Pelaksanaan ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja. Saya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat tersebut dengan terus memberi dukungan agar tekad tersebut segera diwujudkan,"ujarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Pulau Flores Hari Ini, Sebagian Wilayah Cerah Berawan

 

Kata dia hal itu guna untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor: 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terdapat 6 (enam) arena perubahan pelayanan publik yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Khusus pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat lima komponen yang wajib diimplementasikan seluruh instansi pemerintah yaitu komponen Standar Pelayanan Publik, komponen Budaya Pelayanan Prima, komponen Pengelolaan Pengaduan, komponen Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan dan komponen Pemanfataan Teknologi Informasi.

Dalam rangka melihat kesiapan seluruh instansi menuju menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khusus pada area perubahan pelayanan publik maka tim kami siap melakukan monitoring ke seluruh instansi yang menyatakan kesiapannya.

Baca juga: Polisi Gerebek Dua Lokasi Judi Sabung Ayam di Sikka, Pemilik Ayam Lari Pontang-panting

Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat kita.

Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim KIPM Kupang atas upaya menuju zona integritas di lingkungan kerjanya. Perubahan belum tentu membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik, segala sesuatu harus berubah. Mari kita sama-sama berubah. Tetap semangat dan teruslah melayani dengan lebih sungguh. Terima kasih,"pungkas Darius.

Berita NTT lainnya

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved