Pikir Nasib Pelaku Wisata Labuan Bajo, Andreas Hugo Pareira Minta Tarif Pulau Komodo Dikaji Ulang

Laporan Reporter TRIBUNFLORES. COM, Aris Ninu

TRIBUNFLORES. COM, MAUMERE - Kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) berujung protes dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) di Labuan Bajo hingga terjadi kisruh dalam aksi demonstrasi.

Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pariwisata berharap semua stakeholder dapat duduk bersama untuk mencari solusi dari persoalan ini.

“Kenaikan tarif ke TN Komodo yang drastis menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo karena khawatir akan berkurangnya kunjungan wisatawan,” kata anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, Rabu, 3 Agustus 2022 malam.

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif masuk ke TN Komodo, termasuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, dari Rp 200 ribu menjadi Rp 3,75 juta. Tarif tersebut berlaku untuk setahun, belum termasuk sewa kapal dan akomodasi.

Baca juga: Cafe G20 Komodo Tanpa Pengunjung, Ebit Minta Pemerintah Pertimbangkan Harga Tiket ke Taman Komodo

Alasan kenaikan tarif masuk itu adalah agar ada pembatasan pengunjung TN Komodo demi melindungi komodo dari kepunahan.

Andreas memahami memang diperlukan konservasi demi melindungi Komodo, namun ia mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak pada ratusan orang di Labuan Bajo yang menggantungkan hidupnya dari kedatangan wisatawan.

“Tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi Covid-19 dengan kembali ramainya kunjungan turis ke Labuan Bajo,” sebutnya.

Atas kebijakan kenaikan tarif itu, pelaku wisata di Labuan Bajo melakukan aksi mogok massal untuk waktu sebulan sebagai bentuk protes. Andreas menyatakan, dirinya memahami kekhawatiran para pelaku wisata dan ekonomi kreatif setempat.

Menurut Andreas, Labuan Bajo memang dikenal sebagai destinasi yang banyak menjadi tujuan turis asing. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan Bajo banyak mengandalkan wisatawan lokal, khususnya dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19.

“Kenaikan tarif itu tentu akan berdampak besar bagi para pelaku pariwisata yang tak hanya mengharapkan kehadiran turis kaya atau turis asal negara lain. Apalagi, selama pandemi Covid-19, para pelaku pariwisata justru tertolong dengan kehadiran para pelancong domestik,” ungkap Andreas.

Baca juga: Bandara Komodo Beroperasi Normal,Bule Naik Bemo

“Ini membuktikan, para turis yang tidak berkantong sangat tebal justru menjadi jaring pengaman sosial bagi industri wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif wisata perlu dikaji ulang demi keberlangsungan industri pariwisata di Labuan Bajo,” imbuh Legislator dari Dapil NTT I itu.

Andreas juga menyebut, pelaku wisata di Labuan Bajo telah memahami bahwa konservasi penting untuk keberlanjutan Komodo. Ia mengatakan, faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemprov NTT.

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” tutur Andreas.

“Saya kira Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo,” sambungnya.

Kenaikan tarif masuk TN Komodo hingga aksi demo yang berujung kekisruhan di Labuan Bajo pun menjadi perhatian dunia internasional. DPR mendorong agar Pemerintah bersama stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo buntut kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo.

Baca juga: Sembilan Ratus Personil Keamanan Disiagakan di Labuan Bajo Kawal Kenaikan Tarif Taman Nasonal Komodo

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung,” tegas Andreas.

DPR RI berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Andreas juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak merugikan masyarakat.

“Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT I akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang,” pungkasnya. (*)

Berita Harga Tiket Masuk Taman Nasional Komodo Lainnya