Berita NTT

Kawin Tangkap di Sumba NTT Disebut Pelanggaran HAM, Lecehkan Harkat dan Martabat Perempuan

Tradisi Kawin Tangkap merupakan budaya di Sumba NTT. Kini kawin tangkap Disebut Pelanggaran HAM, Lecehkan Harkat dan Martabat Perempuan.

Editor: Gordy Donovan
POS KUPANG. COM
KETERANGAN PERS - Kapolres Sumba Barat, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata didampingi Kanit PPA Polres Sumba Barat, Aipda Marthen Jurumana menggelar press release meluruskan sebuah video dugaan kawin tangkap, Kamis 19 Mei 2022. Kasu kawin tangkap kembali terjadi di Sumba Barat, Juli 2022. 

TRIBUNFLORES.COM, WAIKABUBAK - Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade SH menegaskan, kasus kawin tangkap dengan korban ANG (26) perempuan asal Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, yang dilakukan oleh LB, Senin (25/8) bukan tradisi atau Budaya Sumba tetapi itu murni tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebab, tindakan LB telah melecehkan harkat dan martabat ANG sebagai seorang perempuan.

"Saya sendiri menonton langsung video itu. Kasihan sekali sama perempuannya, diperlakukan tidak manusiawi. Itu pelanggaran HAM karena melecehkan ANG sebagai seorang perempuan yang berhak menentukan pilihannya. Dia diperlakukan semena-mena," kata Bupati Yohanis, dikonfirmasi Pos Kupang di Kantor Bupati Sumbar, Senin (1/8).

Karena itu, Bupati Yohanis minta penyidik Polres Sumbar memproses para pelaku sesuai hukum berlaku.

Baca juga: Pekan Olahraga dan Seni Rutan Larantuka, Karutan Solichin: Ajang Pengembangan Minat dan Bakat

 

"Hal itu demi membuat para pelaku jerah dan tidak melakukan hal serupa pada masa mendatang. Penegakan hukum secara tegas juga bertujuan memberi pencerahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa dengan alasan apapun," tegas Bupati Yohanis.

Proses hukum dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku itu demi memenuhi rasa keadilan bagi korban dan efek jera.

Menurut Bupati Yohanis, sebagai Bupati, dia sangat tidak setuju dengan kejadian perbuatan melawan hukum itu.

"Tidak ada tradisi atau budaya seperti itu. Kalau dulu, biasanya berlangsung karena kesepakatan bersama kedua keluarga. Itu dulu. Zaman sekarang, tidak ada seperti itu lagi," tegas Bupati Yohanis.

Bupati Yohanis menilai tindakan yang dilakukan LB dan pelaku lainnya itu adalah bentuk pelanggaran HAM. "Sebab seorang perempuan berhak menentukan pilihan pasangan hidupnya. Bukan dipaksa-paksa seperti itu. Apalagi divideokan. Perbuatan itu, sangat tidak manusiawi," kata Bupati Yohanis.

Baca juga: Uskup Ruteng Datangi UMKM di Festival Golo Koe Labuan Bajo, Pariwisata Bukan Monopoli Kaum Berduit

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved