Gubernur NTT Viktor Laiskodat Bilang Kuota Haji NTT Diisi Jemaah dari Daerah Lain

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebutkan kuota Haji NTT diisi jemaah dari daerah lain.

Untuk itu, Gubenur Viktor meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat, membenahi pengaturan kuota haji asal NTT.

Viktor menyebut, terdapat dugaan kuota jemaah haji di NTT dipakai calon jemaah dari daerah lain. Padahal, kuota haji NTT sangat terbatas.

"Saya mendapat laporan dari salah satu ketua kloter jemaah haji asal NTT bahwa banyak jemaah haji asal NTT tidak bisa berbahasa Indonesia, pakai bahasa yang tidak dimengerti," kata Viktor, saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT dan jajarannya di ruang kerja Gubernur, Kamis (18/8/2022) dikutip TRIBUNFLORES.COM dari Kompas.Com Jumat siang.

Baca juga: Imigrasi Maumere Monitoring Kapal Asing di Pelabuhan Lewoleba Lembata

Viktor mengatakan, ditemukan kiriman koper kosong dari Kupang yang diambil di Surabaya. Banyak jemaah haji di NTT yang naik pesawat dari Surabaya.

"Pak Kakanwil, tolong cek hal ini secara serius. Hal-hal begini harus kita bersihkan dan benahi," tegas Viktor.

Viktor tak mempermasalahkan jika calon jemaah merupakan warga dari daerah lain yang sudah lama bermukim dan mencari nafkah di NTT.

Masalahnya, calon jemaah tersebut hanya menumpang dan mengambil jatah kuota haji Provinsi NTT.

"Kuota kita sudah sangat terbatas, dan banyak masyarakat kita yang sudah kumpulkan uang bertahun-tahun untuk pergi naik haji. Tolong sampaikan hal ini kepada menteri dan dirjen yang urus hal ini supaya diperhatikan secara serius," kata Viktor.

Viktor menegaskan, terkait penetapan kuota dan syarat-syarat ini memang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat.

Baca juga: Program English Day, Siswa SMPK Frater Maumere Wajib Bahasa Inggris Setiap Hari Selasa dan Jumat

Namun, Kementerian Agama Provinsi NTT, harus aktif melakukan verifikasi. Viktor meminta Kemenag NTT tak hanya berpatokan pada syarat administrasi.

Dia juga meminta Kanwil Kementerian Agama NTT, segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk verifikasi faktual di lapangan.

"Cek KTP-nya dan tinggal di mana di Kota Kupang. Ini jadi dasar laporan dan bukti kita ke Menteri Agama," imbuhnya.

"Tidak perlu takut untuk lakukan pembenahan, saya dukung penuh untuk ini. Sesudah itu koordinasikan juga ke bupati di seluruh NTT untuk lakukan verifikasi faktual di lapangan untuk tahu apakah jemaah haji yang sudah berangkat itu benar menetap di NTT atau tidak,"sambung dia.