Berita Manggarai Barat

Diduga Gelapkan Dana Bos dan PIP Rp 653 Juta,Kepala SMPN 2 Pacar Manggarai Barat Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat,Sabtu 17 September 2022 menahan FCM, Kepala SMPN 2 Pacar, di Kabupaten Manggarai Barat menggelapan dana BOS dan PIP.

Editor: Egy Moa
HO KEJARI MANGGARAI BARAT
Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (tengah) didampingi Kepala Seksi Intel (kiri) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (kanan) memberikan keterangan pers, Sabtu 17 September 2022. 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Berto Kalu

TRIBUNFLORES.COM,KUPANG-Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Sabtu 17 September 2022 menahan  FCM,Kepala SMPN 2 Pacar, Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat,Pulau Flores.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang Dwi Mucolono, mengatakan FCM ditahan atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 653.473.536.

"Dari hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana PIP dan dana BOS di SMPN Pacar tahun anggaran 2018-2020, tim penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti sah yang menerangkan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, " jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, penahanan FCM berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan 462/N.3.24/Fd.1/09/2022 tanggal 14 september 2022.

Baca juga: Angka Stunting di Manggarai Barat Naik 15,89 Persen

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka FCM  selama dua puluh hari ke depan atau sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan KUHAP, " kata Bambang.

Dikatakan, FCM diduga melakukan modus pengadaan fiktif, sehingga terjadi tumpang tindih anggaran dengan menyalahgunakan dana BOS.  FCM terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

FCM disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau Kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Manggarai Barat lainnya

 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved