Berita Ende

Pemda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 13,9 Miliar

Pemda Ende menunggak iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada BPJS Kesehatan Cabang Ende Rp 13,9 miliar.

Editor: Egy Moa
TRIBUN FLORES.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Anggota DPRD Kabupaten Ende, Vinsensius Sangu.  

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Tommy Mbenu Nulangi

TRIBUNFLORES.COM, ENDE-Anggota DPRD Ende, Vinsen Sangu menawarkan solusi terhadap utang iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Ende kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Ende senilai Rp 13,9 miliar lebih.

Dua solusi tersebut yaitu pemerintah daerah mencicil tunggakan tersebut dan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Vinsen Sangu menanggapi masalah tunggakan iuran PBPU Rp. 13,9 miliar oleh Pemda Ende, Jumat 3 Februari 2023. Vinsen mengakui  Pemda Kabupaten Ende mengalami kendala anggaran yang tidak mencukupi untuk membayar tagihan tersebut. Namun hal itu tidak berarti pemerintah tidak mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Ia pun menawarkan dua solusi terhadap permasalahan tersebut pertama, pemerintah segera mencicil tunggakan tersebut sehingga seiring berjalannya waktu dapat membayar utang tersebut.

Baca juga: Jadwal Misa Hari Minggu 5 Februari 2023 di Keuskupan Agung Ende dan Kesukupan Ruteng

"Karena kalau tidak segera mencicil tunjangan maka tidak akan berdampak pada pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu," ungkapnya.

Selain mencicil, Vinsen juga menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Ende segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial meminta supaya mencover semua iuran bagi pekerja bukan penerima upah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flotim dan Sikka.

"Kita juga punya alasan yang logis kenapa minta bantuan kepada pusat karena kondisi fiskal khusus di tahun 2023 ini yang sangat terbatas untuk membiayai tunggakan yang besar seperti ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, ditengah daerah mengalami defisit anggaran, harusnya pemerintah mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut merupakan tanggung jawab  pemerintah untuk mengurus seluruh masyarakat khususnya di bidang kesehatan.*

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News

Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved