Demo Cipayung Plus Sikka soal Dana Pinjaman Daerah Ricuh di Kejari Sikka

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Cipayung Plus Sikka (GMNI, IMM dan HMI) menggelar demonstrasi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, NTT, Kamis 16 Februari 2023.

Dalam aksi itu, mereka menyuarakan soal Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kabupaten Sikka yang dinilai terancam gagal.

Mereka mereka melakukan aksi mulai dari Patung Teka Iku Jalan Ahmad Yani menuju Kantor Kejaksaan Negeri Sikka di Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur, Sikka.

Saat itu mereka membawakan berbagai spanduk yang bertuliskan RIP PEN Sikka, 13 proyek PEN Sikka terancam gagal, Kejari Sikka selamatkan Dana PEN,Dana PEN mubazir masyarakat jadi Jaminan.

Baca juga: Cipayung Plus Sikka Sebut 13 Proyek PEN Terancam Gagal, Minta Kejari Sikka Selamatkan Dana PEN

Tiba di Kejari Sikka rupanya mereka ingin segera masuk ke dalam menemui Kajari Sikka.

Para mahasiswa menuntut kejaksaan mengusut dugaan korupsi pada proyek dana pinjaman daerah. Kericuhan pun terjadi seketika.

Kericuhan terjadi antara mahasiswa cipayung plus dan aparat kepolisian di gerbang kejaksaan negeri Sikka.

Kericuhan terjadi karena para mahasiswa dilarang masuk ke dalam halaman kejari sikka.

Para mahasiswa juga sempat memblokir jalan Trans Flores.

Kericuhan juga terjadi di depan pintu masuk kantor kejari sikka.

Baca juga: Tiba di Rumah Duka, Balita Korban Banjir di Sikka Disambut Isak Tangis Keluarga

Para mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor lantaran lamanya negosiasi dengan Kajari sikka.

Koordinator aksi, Yohanes Maro mengatakan demonstrasi dilakukan guna meminta pihak kejari Sikka untuk mengusut dugaan korupsi 13 proyek dana pinjaman daerah senilai 14 milyar rupiah yang kini mangkrak.

Usai melakukan aksi para mahasiswa ini langsung membubarkan diri.

Para mahasiswa berharap kejari sikka mempercepat penyelidikan kasus ini.

13 Proyek Dinilai Gagal

Sebelumnya, Cipayung Plus Sikka (GMNI, IMM dan HMI) menggelar demonstrasi di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, NTT, Kamis 16 Februari 2023.

Dalam aksi itu, mereka menyuarakan soal Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kabupaten Sikka yang dinilai terancam gagal.

Dalam siaran pers yang diterima TRIBUNFLORES.COM menyebutkan, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah guna menangani dampak Covid-19 baik di kesehatan maupun perekonomian.

Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Pada tahun 2021, alokasi dana pinjaman PEN daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp10 triliun dan dana pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 5 triliun.

Pesatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman untuk membiayainya, hal ini pulalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dilansir dari media Floresku.com pada 04 Agustus 2021 lalu, diketahui bahwa Bupati Sikka telah menandatangani perjanjian kerja sama pinjaman daerah Kabupaten Sikka dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp. 216 miliar lebih.

"Implementasi dari Dana PEN tersebut tersebar pada dua satuan kerja perangkat daerah yakni Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan,"sebut mereka.

Dalam penjelas mereka Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kabupaten Sikka dialokasihkan untuk pengerjaan berbagai fasilitas kesehatan, pemasangan air, dan jalan dengan total proyek 159 paket dengan rincian dinas kesehatan ada 18 paket dengan total anggaran Rp. 39,5 M dan Dinas PUPR sebanyak 141 paket dengan total anggaran Rp. 176,6 M lebih.

Untuk dinas PUPR dialokasihkan untuk kontruksi air minum ada 49 paket dengan nilai Rp. 50,5 M lebih, kontruksi jalan lingkungan/Desa ada 38 paket dengan total anggaran Rp. 10,9 M lebih, pengadaan barang 1 paket senilai Rp. 2,5 M, kontruksi jalan dan jembatan ada 42 paket dengan total anggaran Rp. 107,2 M dan jasa konsultasi pengawasan ada 11 paket dengan total dana Rp. 5,3 M.

"Namun sayangnya, pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN di Kabupaten Sikka tidak berjalan sesuai harapan bahkan beberapa paket pekerjaannya akan berujung gagal,"ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan yang diperoleh dari rekaman data saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sikka bersama Dinas PUPR Sikka pada selasa 7 Februari lalu menyebutkan bahwa sebanyak 13 paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sikka yang bersumber dari dana pinjaman daerah yang berpotensi gagal sedangkan 2 paket proyek tidak terkontak.

Mereka membeberkan 13 proyek yang dinilai akan gagal:

1. Pembangunan Sumur Bor Air di DDesa Koting B dengan nilai kontrak 690.387.000 dan dikerjakan oleh CV Sumber Mujizat dan realisasi 16,10 persen.

2. Pembangunan Sumur Bor Air di Pulau Pemana dengan nilai kontrak 993.000.000 dikerjakan oleh CV Tridaya Perkasa dan realisasi 25,67 persen.

3.Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih di Dusun Baokrenget dengan nilai kontrak 415.642.611 dan dikerjakan oleh CV Mayano 50,5 persen.

4. Pembangunan Sumur Bor di Desa Wolonwalu dengan nilai kontrak 899.000.000 CV Nusa Tama Raya dan realisasi 28,75 persen.

5. Pembangunan Sumur Bor di Desa Wairblerer dengan nilai kontrak 991.592.728 dikerjakan oleh CV Mega Express dan realisasi 6,67 persen.

6. Bantuan Sumur Bor di Desa Iantena dengan nilai kontrak 958.800.000 dikerjakan oleh CV Soegianto Tirya Makmur dan realisasi 7,57 persen.

7. Pembangunan Jaringan Air IKK di Kecamatan Paga Mata Air Ijukutu dengan nilai kontrak 4.205.065.378 dikerjakan olehh CV Varanus Cipta Perkasa dan realisasi 0,04 persen.
8. Pembangunan Jaringan Air Minum Heopuat di Desa Heopuat dengan nilai kontrak 730.555.000 dikerjakan oleh CV Nusa Tama Raya dan realisasi 9,58 persen.

9. Peningkatan Jalan Nangablo-Hagarahu Nangablo di Hagarahu dengan nilai kontrak 934.035.000 dikerjakan oleh CV Balista Timor Perkasa dan realisasi 0,61 persen.

10. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Besar Pulau Besar dengan nilai kontrak 1.626.000.000 dan dikerjakan oleh CV Triofa Perkasa Sejati dan realisasi 35,85 persen.

11. Pembangunan Jalan Desa Lere Natakoli dengan nilai kontrak 458.000.016,79 dikerjakan oleh CV Kembar dan realisasi 0,00 persen.

12. Pemeliharaan Jalan Riidetut-Hewokloang, Riidetut di Hewokloang dengan nilai kontrak 1.432.101.000 dikerjakan oleh CV Dharma Bakti Jaya dan realisasi 6,24 persen.

13. Pembangunan Jembatan Arat Heopuat Arat Heopuat dengan nilai kontrak 320.422.015 dan dikerjakan oleh CV Talula dan realsasinya 23,40 persen.

Sedangkan dua proyek PEN yang tidak dikontrak yaitu:

1. Pembangunan Sumur Bor Air di Desa Wolomotong dengan pagu dana yaitu 997.113.000.
2. Pembangunan Ruas Jalan Desa Kokowair-Bendungan Desa Nangatobong yaitu 605.812.000.

Cipayung plus menyebutkan secara keseluruhan, pagu anggaran berjumlah Rp. 176.661.568.000 dan nilai kontrak sebesar Rp. 162.360.951.833 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.511.948.125.

Realisasi dana yang hampir mendekati 100 persen ini berbanding terbalik dengan realisasi proyek pekerjaan di lapangan.

"Mirisnya lagi, sebanyak 13 paket pekerjaan proyek realisasinya masih di bawah 28 persen bahkan ada yang realisasi fisiknya masih 0,00 persen. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sikka gagal merealisasikan dana PEN untuk pembangunan di
kabupaten Sikka. Kasus ini juga memunculkan dugaan-dugaan bahwasannya ada praktek
penyelewengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),"terang mereka.

Cipayung plus menyebutkan persoalan ini juga telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sikka dengan pihak Dinas PUPR Sikka seperti telah dijelaskan di atas.

"Dengan temuan ini, Cipayung Plus Sikka mendesak, pihak Kejaksaan Negeri Sikka sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengawasi setiap proses pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka, agar segera menindaklanjuti persoalan yang sangat darurat ini,"ujar mereka.

Cipayung plus juga menyinggung adapun Kejaksaan Negeri Sikka pada saat ini telah menetapkan tersangka pada kasus korupsi Biaya Tak terduga (BTT) namun ada dugaan terdapat oknum-oknum yang tidak bertangung jawab melakukan tindak melawan hukum yaitu makelar kasus pada kasus tersebut.

Oleh karena itu, Cipayung plus Sikka:

1. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar secepatnya menindaklanjuti dan
mengusut tuntas 13 paket pekerjaan proyek yang terancam gagal di atas.

2. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka melakukan audit dan investigasi secara
mendalam serta menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan proyek yang
bersumber dari dana PEN.

3. Menuntut agar Kejaksaan Negeri Sikka transparan dalam proses audit dan
investigasi paket pekerjaan proyek yang bersumber dari dana PEN. Terlebih
khusus untuk 13 paket pekerjaan proyek yang bermasalah.

4. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar sesegera mungkin melakukan
pengumpulan bahan dan keterangan pengelolaan dana PEN.

5. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar segera melakukan koordinasi dengan
BPK dan BPKP.

6. Menuntut Kejaksaan Negeri Sikka agar segera mengusut tuntas dugaan
makelar kasus pada kasus korupsi BTT.

Dengan demikian CIPAYUNG PLUS SIKKA mendesak agar Kejaksaan Negeri
Sikka segera melaksanakan semua poin tuntutan tersebut di atas.

Rilis pers itu ditanda tangani oleh tiga pimpinan yaitu, Ketua DPC GMNI Sikka, Yohanes Maro, Ketua Umum PC IMM, Siti Farida, SP dan Ketua Komisariat HMI
Se-kabupaten Sikka, Muchsin A.A.Umar.

Pelaksanaan demonstrasi dikawal ketat aparap keamanan dari Mapolres Sikka. (GG).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google New