Kasus Korupsi BTS, Kejaksaan Perpanjang Masa Penahanan Dirut BAKTI Kominfo RI

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Kejaksaan Agung telah memperpanjang masa penahanan Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif sebagai tersangka kasus rasuah menara base transceiver station (BTS).

Perpanjangan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Mudaa Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung hingga awal April mendatang.

"Perhitungan kami sampai tanggal 3 April untuk tahap penyidikan," kata Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo saat dihubungi pada Kamis (23/3/2023).

Apabila pemeriksaan terhadap Anang Latif masih diperlukan, maka tim penyidik akan memperpanjangnya lagi hingga 60 hari.

Baca juga: Penyulingan Air Minum dari Uap Panas Bumi Rokatenda, Kearifan Lokal Kebanggaan Warga Palue di NTT

Jadi total maksimal masa penahanan bagi sang Dirut dalam penyidikan yaitu 120 hari.

"Masa penahanan 120 hari," ujar Prabowo.

Untuk informasi, Anang Latif pertama kali ditahan sebagai tersangka pada 4 Januari 2023.

Berdasarkan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka dapat ditahan 20 hari selama proses penyidikan.

Kemudian masa penahanan dapat diperpanjang hingga 40 hari guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, masa penahanan Anang Latif berakhir pada 1 Februari 2023.

Kemudian masa penahanan dapat diperpanjang hingga 3 April 2023.

Selain itu, Pasal 29 KUHAP mengatur bahwa jangka waktu penahanan dapat ditambah jika dijerat ancaman penjara sembilan tahun atau lebih.

"Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari," sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP.

Baca juga: Perjuangan Warga Palue di NTT, Suling Uap Panas Bumi Gunung Rokatenda Dapatkan Air Minum Bersih

Dalam perkara rasuah ini, Anang Latif dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas sembilan tahun, yaitu 20 tahun penjara.

Kejaksaan Agung juga menyita satu mobil Honda HRV berwarna silver terkait kasus korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) pada BAKTI Kominfo.

Jeratan pasal itu karena tim penyidik menemukan bahwa Anang berperan merekayasa pengadaan proyek pembangunan BTS di berbagai daerah terpencil di Indonesia.

Rekayasa itu diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Yang jelas, si AAL itu selaku Dirut BAKTI dan KPA (kuasa pengguna anggaran) sebenarnya dia sudah merekayasa dari awal, perencanaan sampai pelaksanaan," kata Kuntadi saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (5/1/2023).

Peran itu terbukti dari adanya kerjasama dengan tersangka lain, yaitu Yohan Suryanto.

Dari kerjasama tersebut, tim penyidik menemukan bahwa kedua tersangka merekayasa kajian teknis dengan mencatut nama Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI).

"Bekerja sama dengan tersangka, si YS membuat seolah-olah kajian teknis dibuat oleh satu lembaga, HUDEV UI. Padahal itu dia pribadi," kata Kuntadi.

Tak hanya merekayasa kajian teknis, Anang juga diketahui melakukan pengkondisian dengan menerbitkan Peraturan Dirut yang menguntungkan pihak tertentu.

"Termasuk dalam mengeluarkan Peraturan Dirut yang isinya menguntungkan pihak tertentu, memberikan batasan, sehingga tidak ada unsur persaingan yang sehat," ujarnya.

Dua sepeda hasil sitaan kasus korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) pada BAKTI Kominfo terparkir di lobi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sepeda motor tersebut baru saja tiba pada Kamis (16/2/2023) sore.

Satu di antaranya pabrikan Italia, Ducati seri Scrambler. Sementara yang lainnya pabrikan asal Inggris, Triumph seri Tiger.

Peraturan Dirut itu disebut Kuntadi merupakan hasil kerjasama Anang dengan tersangka Galumbang Menak Simanjuntak sebagai suplier.

Kerjasama itu pada akhirnya memberikan keuntungan bagi PT Mora Telematika Indonesia.

"Di sini peraturan itu hasil kerjasama dengan tersangka GMS tadi, sehingga GMS itu mendapat keuntungan perusahaannya sebagai suplier kegiatan pengadaan itu," ujar Kuntadi. (Tribunnews.Com).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News