Pemkab Manggarai Timur Akan Buka Mal Pelayanan Publik 

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, BORONG-Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Terkait pembangunan tersebut saat ini sudah sampai pada tahap Forum Konsultasi Publik. 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Manggarai Timur, Drs. Aleksius Rahman, kepada TRIBUNFLORES.COM, Rabu 24 Mei 2023, menerangkan, penyelenggaraan MPP ini dimana berdasarkan penyampain Kemenpan-RB RI bahwa ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah, melalui Permen PAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tantang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, telah mulai memodifikasi sistem layanan public ke dalam sistem layanan. 

Dikatakan Aleksius, targetnya pada tahun 2024 semua Kabupaten/Kota termasuk Manggarai Timur sudah membuka MPP. Karena itu, pada Tahun 2023 ini, Pemda Manggarai Timur telah mengalokasikan anggaran meskipun  tidak seberapa dan juga telah melaksanakan berbagai tahapan termasuk pada tahapan yang baru dilewati yakni Forum Konsultasi Publik. 

"Dalam forum ini kita menggali apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat dalam MPP ini. Dan sejumlah masukan kami sudah terima untuk menyempurnakan pembangunan pelayanan MPP ini," ujarnya. 

Baca juga: 150 Hari Kalender, Sikka Bangun Mall Pelayanan Publik Rp 3,5 Miliar

Dikatakan Aleksius, hasil forum Konsultasi publik ini, akan diajukan ke Kemenpan-RB untuk dilakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya Menpan-RB akan mengevaluasi terkait kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi untuk disempurnakan. Jika sudah disempurnakan maka akan dilaunching MPP tersebut. 

Aleksius juga menerangkan, MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang mengedepankan pola kerja bersama (kolaboratif) antar berbagai unit pelayanan, baik pelayanan oleh pemerintah pusat maupun daerah, BUMN/BUMD hingga pihak swasta terkait. Pihaknya telah menyiapkan tempat sebagai MPP di gedung Sentra IKM Golo Lada Borong. 

MPP akan menggabungkan berbagai jenis layanan dari berbagai unsur, menyederhanakan prosedur hingga lebih transparan, mengintegrasikan pelayanan agar lebih praktis serta kenyamanan fasilitas layanan diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan serta memenuhi kenyamanan pemohon dalam mendapatkan pelayanan publik. 

Aleksius juga menerangkan, MPP ini bertujuan pertama, memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan Kondisi topografi dan infrastruktur wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Kedua, menyelenggarakan pelayanan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terorganisasi melalui pengintegrasian unit unit layanan baik dari pihak Pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta yang secara teknis akan diatur dalam sebuah sistem koordinasi lintas unit layanan dalam bentuk SP dan SOP.

Ketiga, mengembangkan system layanan berbasis elektronik untuk merespons tuntutan revolusi industry 4.0 dalam rangka efektifitas dan efisiensi layanan. Keempat, mewujudkan system layanan yang berkeadilan (sensitive gender) sebagai bagian dari tanggungjawab moral dan sosial negara terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus (kaum disabilitas, lansia, Ibu hamil dan melahirkan, dan anak anak). 

Kelima, meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Manggarai Timur melalui layanan perizinan investasi yang cepat, mudah, murah, aman, dan nyaman. Keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan minat mandiri usaha masyarakat, menarik investor (lokal dan non lokal) sebanyak mungkin dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal. 

Ketujuh, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggungjawab, berdaya, dan berbudaya.