APBD NTT Kritis, Pinjaman Rp 1 Trtiliun Terancam Tidak Dibayar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-Kondisi keuangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam keadaan kritis akan berdampa tidak terbayarnya  pengembalian bunga pinjaman dan pokok pinjaman sekitar Rp 1 Triliun. Tekanan keuangan itu telah berlangsung sejak tahun 2021. 

Juru bicara Fraksi Partai Golkar NTT,  Gabriel Manek, dalam pemandangan umum fraksi terhadap pertangungjawaban APBD Provinsi NTT tahun 2022, Rabu 24 Mei 2023 mengatakan keuangan yang berat berlanjut ke tahun 2022. 

Dia menerangkan, setiap tahun kebutuhan fiskal pemerintah daerah NTT terus meningkat, sementara itu ruang fiskal dan kapasitas fiskal sangat terbatas. Sisi lain, keseimbangan primer APBD juga menunjukkan angka minus. 

"Artinya secara teori kondisi keuangan kita sangat kritis bahkan tidak memiliki dana yang cukup mengembalikan bunga pinjaman dan pokok yang secara total kurang lebih berada pada Rp 1 triliun," ujarnya.

Baca juga: Satker PJN Wilayah IV NTT Siagakan Alat Berat untuk Tangani Ruas Jalan Trans Flores Ende-Wolowaru

Fraksi Golkar, kata dia, mengingatkan pemerintah daerah Provinsi NTT agar lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan. 

Fraksi Golkar juga menyoroti tentang pinjaman reguler tahun 2020 dari Bank NTT dan PT SMI. Berdasarkan ketentuan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018. Golkar ingin agar pemerintah memberi penjelasan sehingga tidak membebani pemerintah yang baru nantinya. 

Juru bicara Fraksi NasDem, Kristin Samiatipati menyebut realiasi pendapatan 88,08  persen atau Rp 4,436 triliun dari target Rp 5,025 triliun adalah capaian yang cukup baik.

Akan tetapi, NasDem menilai kinerja anggaran yang menurun jika dibanding realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 yang mencapai  90,32 persen atau sebesar Rp.5,312 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp.5,881 triliun lebih.

Baca juga: Unipa Indonesia Gelar Seminar Pembangunan Manusia di NTT

"Seharusnya, dengan menurunnya target dari Rp 5.881 T lebih pada TA 2021 menjadi Rp 5,025 T lebih pada TA 2022 persentase capaian realisasinya semakin tinggi; tetapi mengapa justru menurun dari 90,32 persen menjadi hanya 88,08 persen ?," katanya. 

Kendati demikian, NasDem mengapresiasi karena realisasi PAD cukup memuaskan, dalam artaian ada peningkatan pencapaian realisasi. Jika pada tahun anggaran 2020 terealisasi Rp 1,66 triliun lebih, dan pada tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp 1,238 triliun lebih, maka pada tahun anggaran 2022 meningkat menjadi 1,363 triliun lebih.

"Ada peningkatan gab capaian antara 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022 yaitu dari 6,13 persen menjadi 10,15 persen. Semoga di tahun anggaran 2023 ini semakin meningkat," ujar dia. 

Fraksi Partai NasDem juga berpandangan bahwa capaian realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022 87,61 persen atau Rp 4,816 triliun lebih dari target Rp 5,497 triliun lebih adalah baik. Capaian realisasi ini meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun anggaran 2021, yaitu 80,06 persen, meskipun dari sisi jumlah uang tampak menurun.

Baca juga: Olahraga Bersama TNI-Polri di NTT Wujud Sinergitas Jelang Hari Bhayangkara ke-77 Tahun

"Pada tahun anggaran 2021, Belanja ditargetkan Rp 6,880 triliun lebih, terealisasi Rp.5,508 triliun lebih; sedangkan TA 2022 ditargetkan Rp 5,497 triliun lebih, terealisasi Rp 4,816 triliun lebih," sebut dia.