Korban Seroja di Lembata Dapat Bantuan Perabotan Rumah Tapi Tidak Sesuai Pesanan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, RICKO WAWO

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Sebagian masyarakat terdampak bencana Seroja yang berada di rumah relokasi Podu dan Tanah Merah, Kabupaten Lembata mengeluhkan bantuan perabotan rumah yang didatangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka pesan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata Markus Labi Waleng mengakui kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pendamping dan kelompok penerima manfaat (KPM) tentang mekanisme pembelian barang kebutuhan. 

Bantuan perabotan tersebut berasal dari program Bantuan Isi Hunian Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 700 kepala keluarga (KK) penyintas bencana badai seroja pada 2021 yang sekarang menempati perumahan relokasi di Tanah Merah, Waesesa, dan Podu. 

Kemensos bersama Bank Mandiri memberikan uang Rp 3 juta kepada masing-masing kepala keluarga. Setiap KK juga langsung diberikan buku rekening dan kartu ATM. Uang tersebut dipakai untuk membeli perabotan rumah. Pemerintah juga membentuk tim pendamping sebanyak 70 orang untuk mendata kebutuhan perabotan rumah sampai pada laporan akhir pertanggungjawaban bantuan. Setiap pendamping bertanggungjawab terhadap 10 KK. 

Baca juga: Bertemu Jokowi di Kupang, Istri dr Ben Mboi Sampaikan Mimpi Sejahterakan Rakyat NTT

Basir Langoday, warga desa Amakaka yang menempati perumahan Podu, mengatakan, pada pertengahan bulan November lalu, pihak penyedia datang ke perumahan Podu membawa sejumlah kasur busa (springbed) untuk diberikan kepada KPM. Akan tetapi, ada warga yang menolak karena ukuran kasur tersebut tidak sesuai dengan pesanan dan kebutuhan mereka.

Sepengetahuan Basir, pendamping bersama KPM sama-sama pergi ke toko untuk membeli barang kebutuhan tersebut , tanpa harus melalui penyedia. Alasannya, kebutuhan masing-masing kepala keluarga itu berbeda-beda.

Menurut dia, uang sudah masuk ke rekening warga sebagai kelompok penerima manfaat, maka sebaiknya pendamping dan warga langsung membelanjakannya di toko supaya bisa membeli kebutuhan mereka sendiri.

Kepala Desa Waimatan, Onesimus Sili Betekeneng, berujar uang yang ada di rekening tersebut belum diaktifkan, atau berarti, belum bisa ditarik tunai. Dia mengakui kurangnya sosialisasi dan komunikasi dengan warga terkait mekanisme pembelian barang kebutuhan.

Warga Desa Waimatan yang sekarang menempati perumahan relokasi Tanah Merah, katanya, juga sempat mengeluhkan barang kebutuhan yang dibawa pihak penyedia tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka pesan atau catat dalam daftar.

Seperti Basir, Onesimus juga mempertanyakan adanya pihak penyedia yang mendatangkan barang-barang kebutuhan tersebut. Ada baiknya warga dan pendamping saja yang pergi ke toko dan membelanjakan barang kebutuhan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Lembata Markus Labi Waleng, mengatakan, karena kebutuhan barang yang dipesan warga sangat banyak dan beragam maka pihaknya menunjuk tiga penyedia (toko) untuk menyediakan barang-barang kebutuhan yang sudah dipesan warga.

Markus menegaskan KPM tidak bisa membeli sendiri barang-barang kebutuhannya di toko karena uang di rekening tersebut masih terkunci atau belum bisa ditarik tunai.

“Masyarakat hanya menyampaikan kebutuhan mereka apa,” ungkapnya.

Menurut dia, kalau barang yang dibawa tidak sesuai dengan pesanan maka KPM bisa menyampaikannya kepada penyedia untuk diganti.

Dia menyebutkan, ada salah persepsi tentang mekanisme pembelian barang. Tidak seperti yang diduga Basir dan Onesimus, masyarakat memang tidak bisa membelanjakan barang kebutuhannya sendiri karena rekeningnya masih terkunci.

“Uangnya masuk di rekening KPM tapi uangnya tidak bisa dicairkan. Setelah KPM itu sudah mendapatkan isi hunian baru kita ajukan ke Kementerian Sosial supaya bisa disampaikan ke Bank Mandiri untuk dicairkan. Masyarakat tidak bisa beli sendiri, masyarakat hanya sampaikan kebutuhan mereka,” paparnya.

Dia memastikan semua barang kebutuhan masyarakat akan disalurkan bulan ini. Dia juga sudah menegaskan kepada pendamping untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembelian barang.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News