Bawaslu Flores Timur Jangan Tebang Pilih Kepala Desa Terlibat Dugaan Pidana Pemilu

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM,LARANTUKA-Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan meminta Bawaslu Flores Timur tidak tebang pilih menangani kasus dugaan pidana Pemilu dua kepala desa (Kades)

Permintaan sekaligus harapan John Tuba Helan menanggapi n kasus pidana Pemilu dilanggar Kades Tuakepa, Kecamatan Titehena berinisial ADT, dan Kades Kalike Aimatan, Kecamatan Solor Selatan, YJ.

Menurutnya, kasus yang menyita perhatian publik terkesan mendiskriminasi ADT. Pasalnya komentar dengan kalimat sentilan ke Prabowo-Gibran menang Pemilu langsung ditindak sampai ke meja persidangan.

Sementara YJ yang diketahui mengajak pemilih memenangkan satu figur DPD RI dan dua calon legislatif (Caleg) justru berjalan lamban. Padahal, kata dia, kasus YJ lebih berat dibanding ADT.

Baca juga: Pelaku Bom Ikan di Flores Timur Terancam Penjara Seumur Hidup

"Gunakan saja kasus Tuakepa (ADT) sebagai perbandingan. Saya melihat yang di Tuakepa lebih ringan dibanding Solor (YJ)," katanya, Selasa, 11 Maret 2024.

Dia menegaskan, proses hukum berlaku asas persamaan. Jika sama-sama melanggar maka diproses tanpa diskriminasi terhadap pihak tertentu.

"Dalam negara hukum itu kan berlaku asas persamaan di hadapan hukum. Jangan ada tebang pilih, yang lain diproses, yang lain tidak," pungkasnya.

Dosen Undana Kupang itu meminta penjelasan Bawaslu Flores Timur soal kasus tersebut. Jika terlalu larut, kasus itu menjadi kedaluwarsa atau tidak bisa diproses lebih lanjut.

Baca juga: Akses Lumpuh Lima Desa di Flores Timur Dilanda Banjir

Ketua Bawaslu Flores Timur, Ernesta Katana, menegaskan pihaknya tidak tebang pilih soal penanganan pidana Pemilu terhadap ADT dan YJ.

"Kita tetap proses, tidak ada perlakuan yang berbeda. Penanganan kasus untuk semua sesuai dengan regulasi," pungkasnya di Kantor Bawaslu Flores Timur yang buru-buru  meninggalkan wartawan. *

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News