Pilkada NTT 2024

Pilkada 2024 Golkar Kumpulkan 34 Bakal Calon dari NTT, Disebut Tanpa Mahar

"Ketua Umum memberi pesan agar semua bacakada untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk meraih kemenangan dalam Pilkada kali ini," ujarnya.

Penulis: Gordy | Editor: Gordy Donovan
tribun
Airlangga Hartarto. Seluruh bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada tahun 2024 ini melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran DPP Partai Golkar di Jakarta pada, Sabtu (6/4). 

TRIBUNFLORES.COM - Seluruh bakal calon kepala daerah (Bacakada) yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada tahun 2024 ini melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran DPP Partai Golkar di Jakarta pada, Sabtu (6/4).

Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena kepada Pos Kupang, Minggu (7/4) menjelaskan, hampir 90 persen semua calon kepala daerah hadir dalam pertemuan yang membahas persiapan Pilkada maupun sejumlah hal teknis dalam memenangkan partai Golkar di Pilkada kali ini.

"Ketua Umum memberi pesan agar semua bacakada untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk meraih kemenangan dalam Pilkada kali ini," ujarnya.

Anggota DPR RI ini mengatakan, Airlangga Hartarto memberi pesan khusus agar Golkar meraih kemenangan berkaca pada Pilkada sebelumnya.

Baca juga: Reposisi Pengurus Golkar NTT Disiapkan Hadapi Pilkada 2024

Dalam pertemuan itu selain kader Golkar, juga dihadiri sejumlah kalangan yang akan bergabung dalam partai Golkar.

Menurut dia, Airlangga Hartarto menekankan partai Golkar tidak meminta mahar apapun dari para calon kepala daerah. Hal itu juga pernah dibuat Golkar pada Pilkada sebelumnya. "Tidak boleh ada satu orang pun yang meminta mahar kepada calon kepala daerah," ujarnya.

Namun begitu, para calon kepala daerah wajib membiayai survei dan akomodasi para saksi. Melki mengaku kesiapan itu harus ada sebelum surat keputusan diberikan DPP Golkar kepada para calon kepala daerah.

"Mereka juga wajib mempersiapkan kampanye paslon dan unsur parpol di lapangan," kata dia. Seraya menambahkan, rencananya survei akan digelar bulan April, Juni dan Agustus atau selama tiga kali.

Hasil survei menurut dia, akan menentukan arah koalisi Golkar dalam Pilkada kali ini. Arahan lainnya, kata dia, para calon kepala daerah dari DPR RI dipastikan harus mundur. Sedangkan anggota DPRD dari provinsi maupun kabupaten/kota masih menunggu pembahasan internal Partai Golkar maupun di tingkat DPR RI pada masa sidang berikutnya.

"Para calon dari DPR RI dipastikan tetap mundur. Dan juga DPRD provinsi, kabupaten/kota akan ada pembahasan internal apakah akan tetap mundur atau ada kebijakan lain," kata dia.

Usai pertemuan dengan DPP Golkar, pihaknya juga melakukan pertemuan Bali Nusra untuk mendetailkan proses Pilkada, terutama persiapan survei yang digelar pada pekan kedua setelah lebaran Idul Fitri.

Terkait pertemuan bakal calon di Jakarta, Ketua DPD II Partai Golkar TTU, Kristoforus Efi membenarkan, pihaknya telah menerima arahan langsung dari Ketua Umum DPP, Sekjen, dan Wakil Ketua Umum Bapilu Partai Golkar di Jakarta.

“Partai Golkar bebas mahar politik dalam rangka menghadapi Pilkada 2023. Bagi pengurus DPD I maupun DPD II Partai Golkar yang coba-coba menyimpang dari instruksi ini akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan organisasi,” ujarnya.

Meskipun tidak ada mahar, kader yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilkada 2024 harus bersedia untuk mengikuti survei. Biaya survei bagi calon tunggal akan dibiayai oleh calon tersebut dan Partai Golkar. Sementara jika calon yang diusung lebih dari dua maka disokong kedua belah pihak.

Di sisi lain, calon menyediakan dana untuk saksi di TPS. Besaran dana saksi menanti petunjuk lebih lanjut dari DPP. Dana saksi di TPS ini akan dikembalikan utuh menjelang pemungutan suara. "Seperti yang pernah terjadi tahun 2020 kemarin," ujarnya.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved