KPK Soroti RKPD Manggarai Barat, Wabup Ingatkan Jangan Masukan Program Siluman

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM,LABUAN BAJO- Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat 2025.

Karena itu Weng mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak 'bermain' dengan memasukkan program dan kegiatan baru selain yang termuat dalam dokumen RKPD Manggarai Barat 2025.

"Pastikan semua program dan kegiatan itu ada dalam dokumen RKPD. Tidak boleh ada program atau kegiatan yang tiba-tiba muncul," ujar Weng dalam kegiatan forum diskusi OPD belum lama ini. 

Wabup Weng menegaskan penyusunan RKPD salah satunya bersumber dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenban) baik ditingkat desa maupun kecamatan.

Baca juga: Bakal Calon Bupati Marsel Jeramun: Manggarai Barat Tidur Saja Pemimpinnya Bisa Makmur

Karena itu, ia meminta setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang harus menjadi perhatian yang serius dari pimpinan perangkat daerah.

"Pastikan juga untuk mencantumkan alasan, apakah usulan itu diterima atau ditolak. Alasan itu penting disampaikan, sebab publik telah diberi akses untuk melihat segala proses yang terjadi pada lembaga pemerintah," ucapnya.

Weng menjelaskan, pada tahun 2023, presentasi hasil Musrembangcam yang terakomodir hingga penetapan APBD adalah sebesar 9,52 persen atau 44 usulan dari total 462 usulan. 

Sedangkan pada tahun 2024 prosentasi usulan musrembangcam yang masuk sampai APBD sebesar 7,65 persen atau 58 usulan dari total 758 usulan musrembangcam.

Baca juga: Marsel Jeramun Maju Pilkada Manggarai Barat Lawan Edi Endi

Menurutnya program yang belum diakomodir ditahun sebelumnya akan diprioritaskan perencanaan tahun selanjutnya, namun dengan menerapkan prinsip-prinsip skala prioritas. *

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google News