Hadapi Pilkada, Bawaslu Harus Peka dan Kreatif 

TRIBUNFLORES.COM-LABUAN BAJO-Dalam Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Pengawas, Bawaslu menghadirkan narasumber profesional dari KPU Provinsi NTT dan Peneliti Sindikasi Pemilu  dan Demokrasi. 

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da Purificacao Saemento membawakan materi dengan judul kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 2024.

Dia menegaskan kepada seluruh pengawas Pemilu untuk membangun kepekaan  dan inovasi serta kreativitas sebagai pondasi dalam kepentingan pengawasan. 

Hal ini dapat mencegah  berbagai ketidakberesan dalam pemilihan. 

"Utamakan kepekaan dan kreativitas dalam bekerja," tegasnya. 

Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna sebagai narasumber. 

Baca juga: Direktorat KMA Selenggarakan Training of Trainer Pandu Budaya di Flores Timur

Jemris menyampaikan tentang Kesiapan KPU Provinsi NTT dalam Pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 mulai dari Tahapan Persiapan sampai pada tahapan  penyelenggaraan. 

Jemris menyampaikan rekapitulasi pemetaan TPS dalam pemilihan serentak Tahun 2024.

"Sesuai data terbaru  terdapat jumlah pemilih hasil sinkronisasi jumlah Pemilih 3.971.240 dengan jumlah Pemilih laki -laki sebanyak 1.948.362 dan Pemilih Perempuan  2.022.878 yang tersebar di 22 Kabupaten/kota, 315 Kecamatan, 3442 Kelurahan/desa," papar Jemris.

Selain itu, jumlah TPS reguler sebanyak 9.714.

Jemris mengharapkan kerja sama Bawaslu dengan pengawas Ad hoc KPU diseluruh kabupaten Kota mulai dari PPK,PPS dan Pantarlih. 

"Data rekapan pemilih ada di Propinsi, sedangkan data by name by address ada di Kabupaten/Kota. Teman-teman silahkan berkoordinasi dengan KPU di Kabupaten/Kota tentang teknis data dan pelaksanaan coklitnya," katanya. 

Sementara itu Narasumber lain dari Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Deni Sialagan menegaskan terkait Integritas penyelenggara Pemilu dalam mengawasi Tahapan Pilkada agar memegang teguh prinsip Pemilu.

Debi juga menguraikan tentang tantangan Pilkada 2024 meliputi Politik uang, Netralitas ASN, manipulasi pemilih dan penggunaan fasilitas negara.