Padma Usul Pembangunan Balai Latihan Kerja Profesional

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Pertama Pemerintah Provinsi termasuk 22 kabupaten/kota di NTT wajib memiliki sense of emergency. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyatakan, sekarang Komnas HAM lagi, berarti jangan dianggap remeh temeh. 

Langkahnya adalah pencegahan, penindakan. Hal itu biasa. Tapi sekarang itu penting adalah pencegahan. Maka kita mulai dengan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perizinan Satu Atap. 

NTT itu tidak perlu membangun BLK komunitas seperti kemarin, mubazir. Negara ini tidak bertanggungjawab mengatasi hal ini. Pak Jokowi dan Komnas HAM juga harus tunjukkan itu. Solusinya apa. 

Padma menawarkan solusinya adalah pembangunan BLK profesional. BLK dibangun di Lembata untuk wilayah kepualauan, Flores, Sumba dan Timor hingga wilayah perbatasan. Semua titik itu ada yang sudah punya tanah dan bangunan yang bisa dikembangkan ke BLK profesional.

Baca juga: Data Daerah Asal PMI non Prosedural wilayah NTT Periode 2019-Mei 2023

Kita ini hanya empat BLK, paling tidak maka bisa menyiapkan sumber daya yang bagus. Kemudian satu atap di BLK itu semua pihak terkait masuk. Sehingga kita langsung dorong perizinan ke tenaga kerja sesuai dengan calon tenaga kerja sebagaimana negara tujuan. 

Kalau kita siapkan ini, maka semua terdata dan NTT akan mengirim SDM unggul untuk skema apapun. Sehingga mereka tidak hanya menjadi pekerja profesional tapi menjadi duta pariwisata dan membangun NTT dari luar. 

Dari sini juga melalui skema Bank. Mereka punya remitansi itu bisa dikelola masuk ke Bank NTT misalnya, yang masuk ke devisa tadi. Kalau kita punya visioner maka ini bisa terjadi. NTT sangat bisa. Belajar dari Israel yang bisa maju dengan geografi yang mirip. 

Kita punya pekerja migran Indonesia yang unggul, tapi di bidang keagamaan. Kita punya misionaris asal NTT yang bekerja di luar negeri di sektor keagamaan. Maka kita bisa kolaborasi. NTT itu selain kaya alam, tapi juga sumber daya manusia.

Baca juga: BP2MI NTT Ungkap Tantangan Pencegahan TPPO 

Kita bisa kuasai wilayah luar, lewat pekerja yang cakap dan misionaris kita yang ada diluar. Dari sana mereka bangun NTT. Bagi calon tenaga kerja yang tidak lolos di BLK, maka kita dorong jadi pelaku usaha di daerah. 

Sisi lain, kita dampingi juga bagi anak-anak pekerja yang ditinggalkan ketika berangkat ke luar negeri. Tugas kita adalah melakukan pendampingan sehingga uang yang dikirim orang tua dimanfaatkan betul-betul. 

Kita belum solid dalam menyiapkan sumber daya manusia yang bagus. Padahal kita punya potensi itu. Kita kolaborasi bersama agar ketika pekerja ke luar negeri maka kerja sama juga dengan misionaris kita dari NTT. 

Kita belajar dari Lamaholot. Dulu itu pekerja dari Lamaholot yang kerja diluar negeri atau kebun, justru menyiapkan generasi berikutnya adalah anak-anak profesional seperti menjadi orang-orang hebat. Itu mereka non prosedural.

Baca juga: Data Daerah Asal PMI non Prosedural wilayah NTT Periode 2019-Mei 2023

Kalau sekarang kita gunakan prosedural maka hak-hak mereka bisa kita ambil diluar negeri. Dan itu sangat membantu keluarga dan daerah. Bagi pekerja yang purna, maka mereka bisa menjadi pelaku usaha ketika kembali ke daerah.