BPJS Kesehatan Beri Penghargaan kepada Pemda dalam Pemberantasan Kecurangan Program JKN

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE - BPJS Kesehatan menggelar acara penghargaan untuk sejumlah pemangku kepentingan yang berkomitmen memberantas kecurangan dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sepanjang tahun 2024. 

Acara ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember, sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi dalam menciptakan ekosistem JKN yang bersih dari praktik kecurangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola Program JKN.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memberantas segala bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat.

Dalam acara tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah berperan aktif dalam pemberantasan kecurangan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kota Tegal, dan Pemerintah Kota Depok terpilih sebagai Pemda terbaik dalam upaya melawan kecurangan dalam JKN.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan di tingkat provinsi.

Tidak hanya pemerintah daerah, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan kepada Tim Pencegahan Kecurangan JKN (PK-JKN) di tingkat kota dan provinsi.

Penghargaan ini diberikan kepada Tim PK-JKN Kota Medan, Kota Tegal, dan Kabupaten Aceh Timur, serta Tim PK-JKN Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi sejumlah Duta BPJS Kesehatan yang berperan aktif dalam pencegahan kecurangan dan pengendalian gratifikasi.

Ghufron Mukti menyampaikan optimisme bahwa melalui kolaborasi ini, kualitas layanan kesehatan di Indonesia akan terus meningkat.

Selain itu, Mundiharno, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan terus meningkatkan kapasitas internalnya dengan pelatihan dan sertifikasi untuk para Duta BPJS Kesehatan.

Ia juga menyebutkan pembentukan Tim Anti Kecurangan JKN dengan lebih dari 1.700 personel yang tersebar di berbagai wilayah.

Syarifah Liza Munira, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada jumlah peserta atau fasilitas kesehatan, tetapi juga pada akuntabilitas dan kualitas layanan yang diberikan.