Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Turun 12,1 Persen pada 2024, Wasting Masih Tinggi

Laporan Reporter TribunFlores.Com, Kristin Adal

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE-  Angka prevalensi stunting di Kabupaten Sikka sejak 2019 hingga 2024 terus menurun. Namun angka wasting pada balita mengkhawatirkan karena masih naik.

Hal ini dipaparkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sikka dalam evaluasi hasil audit dan diseminasi audit kasus stunting tahun 2024  di Aula Egon Kantor Bupati Sikka, Sabtu (12/14/2024) bersama Pj Bupati Sikka, para camat dan mitra terkait.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sikka pada tahun 2019 kasus stunting berada di 25,1 persen, 2020 turun 19,6 persen,  2021 turun jadi 18,2 persen, 2022 menurun 17,2, 2023 turun 15,3 persen dan 2024 turun menjadi 12,1 persen.

Tren prevalensi stunting dari tahun ke tahun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) zero stunting maka prevalensi stunting di Kabupaten Sikka masih berada di atas target RPJMD.

Baca juga: Sunting Masih Isu Prioritas, Target Penurunan Stunting di NTT 33,1 Persen di Tahun 2025

Wasting Masih Tinggi

"Prevalensi stunting dari tahun 2019-2024 cukup baik, namun wasting (gizi buruk) kita cukup significant dan menjadi perhatian pemerintah untuk diintervensi. Yang dilakukan pemerintah adalah pencegahan,"kata Plt Kepala Dinkes Kabupaten Sikka Petrus Herlemus saat evaluasi tersebut.

Petrus menerangkan bahwa masalah gizi buruk bukan hanya stunting, tapi juga wasting atau kondisi ketika berat badan anak menurun, sangat kurang, atau bahkan berada di bawah rentang normal. 

"Data balita gizi buruk tahun 2024 naik 331 balita dari 205 pada 2023,  tahun 2024 balita dengan berat badan kurang (underweight) ada 5.000 atau hanya turun 188 dari tahun 2023, dan balita dengan tidak naik berat badan ada 5.416,"jelas Petrus Herlemus.

Baca juga: 7 Hasil Pilkada 2024 di NTT Diguat ke MK, Ini Daftar Kabupatennya

Upaya Pencegahan Pemerintah

Petrus menjelaskan masalah stunting dan wasting menjadi perhatian pemerintah untuk diintervensi berdasarkan rujukan dokter. Pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan gizi buruk pada balita dengan mengintervensi beberapa sasaran mulai dari ibu hamil, remaja putri, dan keluarga melalui edukasi dan pendampingan.

Selain itu upaya kebijakan anggaran dilakukan pemerintah baik desa hingga kabupaten untuk menggenjot percepatan penurunan stunting.

"Terima kasih untuk teman-teman pemerintah desa yang sudah mengalokasikan dana desa untuk penangan stunting. Untuk Pj Bupati Sikka dengan kebijakan penanganan stunting pada 13 keluarahan di 3 kecamatan kota  melalui dana insentif daerah( DID),"ungkapnya.

Ia berharap tugas menangani stunting bukan saja tugas Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (P2KBP3A) namun kesadaran bersama lintas sector dan masyarakat untuk bergerak memerangi stunting.

Anggaran Penanganan Stunting

Pj Bupati Sikka Adrianus Firminus Parera atau Alfin Parera mengatakan pemerintah Kabupaten Sikka berkomitmen dari menurunkan angka stunting. 

"Prevelensi stunting ini wajib dipenuhi dan menjadi komiten pemerintah Kabupaten Sikka dari waktu ke waktu. Komimten tersebut telah kita laksanakan dengan berbagai kebijakan dan kegiatan, pengarusutamaan juga melalui pemberian anggaran penangaan stunting,"kata Alfin Parera dalam membuka kegiatan evaluasi kasus stunting ini.

Ia menyebutkan progres pemerintah daerah dan mitra dengan beragam upaya menurunkan angka stunting mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2023.

Selain itu Kabupaten Sikka mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan karena berhasil melakukan upaya penurunan angka stunting. Pemerintah pusat  memberikan bantuan dana insentif daerah (DID) senilai Rp 5.598.650.000.

"Secara nasional kita mendapat penghargaan dari menteri keuangan karena kinerja kita dalam meminimalisir stunting cukup baik. Kita mendapatkan dana DID sebesar Rp 5,5 milyar lebih,"ujar Alfin.

Lanjutnya, pengelolaan DID Stunting ini telah dialoasikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PKO. Penggunaan DID ini sesuai mandatory PMK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024.

Berikut data angka stunting tahun 2024 pada 26 Puskesmas di Kabupaten Sikka 

Puskesmas Paga 70 balita, Puskesmas Lekebai 69 balita, Puskesmas Wolofeo 142 balita, Puskesmas Nanga 26 balita, Puskesmas Bola 81 balita, Puskesmas Habibola 118 balita.

Puskesmas Mapitara, 37 balita, Puskesmas Watubaing 213 balita. Puskesmas Boganatar 93 balita, Puskesmas Waigete 156 balita, Puskesmas Tanarawa 208 balita, Puskesmas Hewokloang 76 balita, Puskesmas Waipare 155 balita, Puskesmas Palue 45 balita, Puskesmas Tuanggeo 30 balita, Puskesmas Koting 6 balita, Puskesmas Nele 1 balita.

Puskesmas Nita 190 balita. Puskesmas Magepanda 172 balita. Puskesmas Kopeta 183 balita, Puskesmas Wolomarang, 169 balita, Puskesmas Teluk Maumere 48 balita, Puskesmas Beru 168 balita, Puskesmas Feondari 83 balita, Puskesmas Kewapante 98 balita, dan Puskesmas Teluk Maumere 40 balita.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News