Program Makan Bergizi Gratis di 26 Provinsi Beroperasi, Pengamat Ingatkan Mitigasi Potensi Masalah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi mulai beroperasi pada Senin (6/1/2024). Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, MBG dimulai tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Prabowo Subianto menjadi presiden. 

Hasan Nasbi menyebutkan 190 dapur Makan Bergizi Gratis sudah beroperasi. Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya dengan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan dikutip Senin (6/1/2025).

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Baca juga: Kemenkes Sebut Virus HMPV Belum Masuk Indonesia, Imbau Warga Tetap Waspada & Jaga Kesehatan

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG  bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelasnya.

Baca juga: Pink Beach di Labuan Bajo NTT Masuk Daftar Pantai Terpopuler di Asia Tenggara 2024

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Ada Potensi Masalah dan Mitigasi

Pengamat Kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman melihat ada potensi masalah yang harus dimitigasi. 

"Ada potensi masalah yang harus dimitigasi betul. Diperhatikan, dimonitor dan terus dievaluasi," ungkapnya pada Tribunnnews, Minggu (5/1/2025). 

Potensi masalah pertama adalah logistik dan distribusi. Program ini memiliki tantangan pada pengiriman makanan bergizi ke daerah terpencil. Terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur transportasi terbatas.

Kedua, menurut Dicky perlu ada pengawasan dan transparansi. 

"Ini kaitan dengan ya adanya risiko penyalahgunaan dana dan korupsi dalam pelaksanaan (program) ini. Selalu ada celah untuk itu. Artinya, harus betul-betul ada pengawasan yang sangat kuat," imbuhnya. 

Ketiga, Dicky mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas gizi karena ketidaksesuaian standar.

Karenanya, Dicky mengusulkan beberapa langkah mitigasi.  Di antaranya, membentuk penguatan pengawasan dan pelibatan komunitas masyarakat. 

Selain itu pemerintah juga perlu mendorong masyarakat setempat untuk melaporkan jika ada pelanggaran. Serta, memberi masukan atas pelaksanaan program tersebut. 

Tidak hanya itu. Jalannya program ini, kata Dicky juga perlu dijaga secara berkala oleh pihak independen.

"Sangat penting juga melibatkan posyandu untuk literasi. Termasuk edukasi pada publik dengan kader-kader kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)," imbuhnya. 

Di sisi lain, menurutnya pemerintah juga harus mengoptimalkan teknologi untuk memonitor distribusi makanan dari dapur hingga penerima manfaat.

Sehingga, dapat memastikan dengan mudah kolaborasi antar lembaga. Ia juga menyarankan adanya diversifikasi pangan untuk melahirkan menu variatif. 

Agar, dapat mencegah kebosanan sekaligus meningkatkan cakupan gizi. Dicky menekankan jika program ini, jika terlaksana dengan baik, menjadi satu potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Keberadaan makan bergizi gratis ini juga sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

"Namun sekali lagi, keberhasilan dari program makan bergizi ini bergantung pada komitmen semua pihak. Dari mulai pusat pemerintah hingga masyarakat. Dan sebaiknya setelah seminggu atau beberapa hari, pemerintah bersama-sama melakukan evaluasi," tutupnya.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News