Ombudsman NTT Minta Kepala Daerah Dilantik Dukung Efisensi APBD, Khusus Belanja Operasional

TRIBUNFLORES, KUPANG- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam belanja operasional para kepala daerah di NTT yang dilantik Kamis (20/2/2025).

Anggaran daerah, menurutnya, harus lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

"Efisiensi ini harus dimulai dari rumah jabatan kepala daerah sebagai teladan utama, kemudian diikuti oleh seluruh perangkat daerah masing-masing," kata Darius pada Jumat ( 21/2/2025).

Dalam pernyataannya, ia mengapresiasi kesediaan para kepala daerah untuk mengemban amanah melayani masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan anggaran.

Baca juga: Viral, Masyarakat dan PSOI Keluarkan Petisi Tolak Penutupan Akses Masuk Pantai Boa di Rote Ndao

"Menjadi kepala daerah pada periode ini jauh lebih sulit dibanding sebelumnya, terutama karena situasi ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada berkurangnya transfer daerah, sehingga kepala daerah harus lebih bijak dalam pengelolaan anggaran," ujar Darius, 

Ia juga mengingatkan agar para kepala daerah mengurangi perayaan berlebihan seperti pesta, syukuran, penjemputan, dan seremoni lain yang dapat membebani keuangan daerah. 

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk empati terhadap masyarakat, terutama mereka yang masih berada dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

"Pesta sudah selesai, saatnya bekerja dan melayani. Waktu lima tahun itu sangat cepat, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun daerah," tegasnya.

Baca juga: Waspada Gangguan Bibit Siklon Tropis dan Atmosfer Picu Hujan Signifikan di NTT Sepekan ke Depan

Selain itu, Darius menyoroti pentingnya konsolidasi birokrasi pasca-pemilihan kepala daerah.  Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan selama pilkada adalah hal wajar dalam demokrasi, namun setelah pelantikan, semua elemen birokrasi harus kembali bersatu untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang baru.

"Birokrasi adalah otak dari pemerintahan daerah. Jika birokrat tetap terpecah selama lima tahun ke depan, maka visi dan misi kepala daerah akan sulit tercapai. Oleh karena itu, para kepala daerah harus merangkul dan menyatukan mereka," jelasnya.

Dengan pesan dan harapan ini, Ombudsman NTT berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mampu membawa perubahan nyata bagi daerah masing-masing.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News