Pemprov NTT Usulkan Skema Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak Taman Nasional Komodo 

Laporan Reporter TRIBUN-FLORES.COM, Berto Kalu

TRIBUN-FLORES.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan skema bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma ditemui di Labuan Bajo Jumat (21/3/2025) mengatakan, melalui skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD Pemprov NTT dari sektor pariwisata. Terkait itu, Pemprov NTT telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Manggarai Barat.

"Itu salah satu poin yang didiskusikan dalam rapat. Kita akan perjuangkan ke Kementerian Kehutanan untuk bagaimana kita bisa juga mendapatkan sharing dari PNBP yang dipungut oleh BTNK. Ya, pungutan tiket sekian persen dari total pungutan PNBP tersebut," kata Johni.

Baca juga: Wagub Johni Asadoma Launching Penerbangan Perdana Jetstar Asia di Bandara Komodo Labuan Bajo

PNBP TNK Disetor ke Kas Negara

Selama ini PNBP di TNK dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), di bawah Kementrian Kehutanan. Uang hasil PNBP disetor ke kas negara, tak berkontribusi terhadap PAD.

Johni mengungkapkan, sektor pariwisata Labuan Bajo tak menyumbang pendapat asli daerah (PAD) bagi Pemprov NTT. Sisi lain, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menarik retribusi dalam kawasan TNK.

"Sumber PAD di Manggarai Barat untuk Pemprov NTT paling cuman pajak kendaraan bermotor, dari sektor pariwisata belum karena masih dikelola BTNK, sehingga kontribusi ke Pemprov NTT belum ada," kata Johni.

Baca juga: 8 Destinasi Jadi Contoh Gerakan Wisata Bersih di Indonesia, Ada Labuan Bajo di NTT

Harga Tiket Wisman

Johni juga menyoroti murahnya harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo untuk wisatawan mancanegara (Wisman). Saat ini harga tiket masuk untuk wisman adalah Rp. 250.000 per orang.