Rapat Paripurna DPRD Sikka

Fraksi Perindo Dorong Pemerintah Benahi RS TC Hillers Maumere dan Insentif Bagi Petugas Kebersihan

Marten mewakili anggota DPRD dari Fraksi Perindo lainnya juga mendorong pemerintah supaya tenaga kebersihan

Penulis: Nofri Fuka | Editor: Nofri Fuka
TRIBUNFLORES.COM/HO-SCREEN YT TRIBUNFLORES
Sekretaris Fraksi Partai Perindo Marthen Luther Adji. 

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Perindo Kabupaten Sikka mendorong pemerintah agar membenahi RSUD dr. Tc Hillers Maumere dan juga membayar JKN para medis dan tenaga kesehatan dari bulan Juni – November 2024 serta instentif bagi petugas kebersihan. 

Terhadap pembenahan RSUD dr Tc Hillers Maumere, "Fraksi memohon kepada pemerintah agar sesegera menyelesaikan berbagai permasalahan di Rumah Sakit Tc.Hilers sebagai Rumah sakit yang berstatus Type C dan RS. Rujukan Regional sedaratan Flores – Lembata, maka perlu di benahi sesuai standart menurut Permenkes No 40 Tahun 2022," ungkap  Sekretaris Fraksi Partai Perindo Marthen Luther Adji dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka 2024 saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Jumat 21 Maret 2025.

Marten mewakili anggota DPRD dari Fraksi Perindo lainnya juga mendorong pemerintah supaya tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka yang bekerja dari hari Senin sampai dengan minggu agar diberikan kompensasi berupa uang makan atau insentif khusus.

Selain itu Fraksi Perindo memohon kepada pemerintah supaya sesegera mungkin menyelesaikan SK dan Perbub tentang jasa medis Covid 19 Tahun 2020 dan 2021.

 

Baca juga: Kronologi Tenggelamnya Kapal Wisata di Pulau Kelor Labuan Bajo yang Angkut 7 Wisatawan Asing

 

 

Fraksi juga meminta agar pemerintah dapat menertibkan petugas parkir karna sesuai dengan pengamatan fraksi, petugas parkir hanya memungut uang tapi tidak memberikan karcis berupa bukti pungutan.

Benahi Obyek Wisata

Fraksi mengharapkan agar pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius dengan memperhatikan potensi-potensi daerah yang perlu dikembangkan.

Dalam hal ini objek-objek wisata yang ada hendaknya diproses legalitasnya sehingga ada pungutan jelas seperti dipendakian Gunung Egon, Bukit Andalan Alam, Air Panas Blidit, Air Terjun Meang Miak dan Wairterang yang berlokasi di Desa Wairterang Kecamatan Waigete. 

"Dengan hal ini tentunya dapat mendorong sektor ekonomi terutama ekonomi kreatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diimbangi dengan sektor ekonomi real lainnya,' ucap Marten.

Untuk diketahui, persoalan Jasa Covid 19 bagi para nakes yang marak diperbincangkan akhir-aklhir ini disoroti DPRD Sikka saat rapat paripurna kemarin.

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya meminta manajemen rumah sakit agar segera membayar jasa covid 19 para nakes.

"Jasa Covid 19 Harus Segera Dibayar," demikian kata Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PKB, Agustinus Adeo Datus S.P. 

Agustinus Feliksius Segon, Politisi PSI dari Fraksi Garda Solidaritas mempertanyakan pembagian Jasa Covid bagi tenaga kesehatan yang hingga kini belum tuntas. 

Fraksi Partai Demokrat yang diwakilkan Leonardus Winarto juga mempertanyakan kapan insentif tenaga kesehatan untuk Covid-19 yang tertunda akan dibayarkan.

Sementara Antonius Hendrikus Rebu dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar meminta agar urusan administrasi termasuk Perbup Sikka segera diselesaikan sehingga Jasa Covid sudah bisa dibayarkan dalam waktu dekat.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Heriawan juga mempertanyakan terkait realisasi pembagian jassa covid-19 di RSUD Tc Hillers Maumere. 

Ia menyebut pemerintah melalui Sekda Sikka telah menyatakan pembagian jasa covid-19 akan terjadi pada tanggal 17 Maret 2025. Namun sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi. 

"Sebagai catatan bahwa pada pembagian jasa covid sebelumnya, ada bagian tertentu di RSUD TC Hillers Maumere mendapatkan jasa covide-19 hanya dibagikan sebesar Rp.25.000. Ini sangat yriskan, kalau pimpinan yang memiliki hati dan berjiwa seorang pemimpin, yang baik dan bijaksana, sebaiknya dengan angka yan besarannya Rp.25.000 sebaiknya tidak usah dibagikan kepada mereka, karena perlu di ingat bahwa mereka adalah satu rumah, satu atap denganmu, yang terdiri dari bagian-bagian untuk saling menopang. mohon penjelasan pemerintah terhadap Tarik ulurnya pembagian iasa covide-19," kata Antonius Hendrikus Rebu.

Dari Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mempertanyakan urusan rutin terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka.

Fraksi meminta klarifikasi pemerintah terkait persoalan ini.

"Problemnya dimana hingga pembayaran insentif saja harus ditunda bertahun-tahun lantas menjadi persoalan besar hari ini?," tanya Merison Botu.

Untuk diketahui, Dana Jasa Covid 2020-2021 yang dialokasikan lebih dari Rp 8 miliar namun hingga kini belum dicairkan. 

Pemerintah daerah setempat masih berupaya melakukan mencari celah hukum dalam mencairkan dan tersebut.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved