Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PDIP Singgung Penghasilan Tetap Kepala Desa

TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyinggung penghasilan tetap kepala desa yang dinilai tidak seimbang dengan beban tugas sebagai kepala wilayah dan pemerintahan tingkat desa.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Sikka, Benediktus Lukas Raja, SE yang akrab disapa Diki Raja dalam pandangan umum Fraksi PDIP terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka 2024, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Jumat 21 Maret 2025.

Diki Raja mewakili Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDIP lainnya mengingatkan Pemerintah terutama Kepala DPMD Kabupaten Sikka agar menfasilitasi para kepala desa untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli desa di luar luran warga. 

"Terhadap hal Ini Fraksi juga mendorong pemerintah agar secepatnya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Wilayah Kabupaten Sikka," ungkapnya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PKB Soroti Beberapa Persoalan Termasuk Jasa Covid 19 Bagi Nakes

Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah agar menaikkan insentif untuk para Ketua RT, RW dan kader posyandu yang selama ini telah bekerja dengan beban tugas yang berat namun tidak diimbangi dengan insentif yang mereka terima.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan respon positif kepada Bupati Sikka yang responsif terhadap nasib Guru Honorer berpengasilan Rp 300.000 perbulan di SDK 064 Watubala. 

"Fraksi berharap dengan kisah Guru Honorer pada SDK 064 Watubala pemerintah harus segera mulal melakukan pendataan terhadap soluruh guru honorer dan juga tenaga Pendidik baik di tingkat PAUD/TKK, SD dan juga SMP untuk selanjutnya dapat diperhatikan nasib mereka dari sisi tunjangan dan Insentif," kata Diki.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah segera melakukan pendataan kembali para tenaga honorer yang belum diangkat sebagai tenaga PPPK dan PNG yang ada pada dinas dan OPD dan pada semua tingkatan.

"Untuk selanjutnya diperjuangkan untuk diangkat menjadi tenaga PPPK," pungkasnya.

Jasa Covid 19 Tuai Atensi DPRD Sikka

Persoalan Jasa Covid 19 bagi para nakes disoroti Anggota DPRD Sikka saat rapat paripurna kemarin.

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya meminta manajemen rumah sakit agar segera membayar jasa covid 19 para nakes.

"Jasa Covid 19 Harus Segera Dibayar," demikian kata Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PKB, Agustinus Adeo Datus S.P. 

Agustinus Feliksius Segon, Politisi PSI dari Fraksi Garda Solidaritas mempertanyakan pembagian Jasa Covid bagi tenaga kesehatan yang hingga kini belum tuntas. 

Fraksi Partai Demokrat yang diwakilkan Leonardus Winarto juga mempertanyakan kapan insentif tenaga kesehatan untuk Covid-19 yang tertunda akan dibayarkan.

Sementara Antonius Hendrikus Rebu dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar meminta agar urusan administrasi termasuk Perbup Sikka segera diselesaikan sehingga Jasa Covid sudah bisa dibayarkan dalam waktu dekat.

Anggota Fraksi Partai Nasdem, Heriawan juga mempertanyakan terkait realisasi pembagian jassa covid-19 di RSUD Tc Hillers Maumere. 

Ia menyebut pemerintah melalui Sekda Sikka telah menyatakan pembagian jasa covid-19 akan terjadi pada tanggal 17 Maret 2025. Namun sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi. 

"Sebagai catatan bahwa pada pembagian jasa covid sebelumnya, ada bagian tertentu di RSUD TC Hillers Maumere mendapatkan jasa covide-19 hanya dibagikan sebesar Rp.25.000. Ini sangat yriskan, kalau pimpinan yang memiliki hati dan berjiwa seorang pemimpin, yang baik dan bijaksana, sebaiknya dengan angka yan besarannya Rp.25.000 sebaiknya tidak usah dibagikan kepada mereka, karena perlu di ingat bahwa mereka adalah satu rumah, satu atap denganmu, yang terdiri dari bagian-bagian untuk saling menopang. mohon penjelasan pemerintah terhadap Tarik ulurnya pembagian iasa covide-19," kata Antonius Hendrikus Rebu.

Dari Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu mempertanyakan urusan rutin terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka.

Fraksi meminta klarifikasi pemerintah terkait persoalan ini.

"Problemnya dimana hingga pembayaran insentif saja harus ditunda bertahun-tahun lantas menjadi persoalan besar hari ini?," tanya Merison Botu.

Untuk diketahui, dana Jasa Covid 2020-2021 yang dialokasikan lebih dari Rp 8 miliar namun hingga kini belum dicairkan. 

Pemerintah daerah setempat masih berupaya melakukan mencari celah hukum dalam mencairkan dan tersebut.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News