Program Pendidikan Gratis Tahun 2025 di Kabupaten TTU, Dianggarkan Melalui BOSDA

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon 

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memastikan telah merencanakan terealisasinya pendidikan gratis bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di wilayah Kabupaten TTU, NTT. Anggaran pendidikan gratis ini dialokasikan melalui anggaran BOSDA (BOS Daerah).

Pendidikan gratis ini telah menjadi agenda penting pemerintah daerah dalam mengentaskan angka putus sekolah dan buta huruf di Kabupaten TTU.

Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo mengatakan, dalam kampanye mereka telah menegaskan bahwa, pendidikan gratis adalah visi mereka dalam meningkatkan kualitas SDM generasi muda di Kabupaten TTU.

Selain itu, Pemkab TTU juga bakal menyediakan fasilitas beasiswa kepada anak-anak berkualitas yang masuk kategori kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.

Baca juga: Kabupaten TTU Bakal Miliki Produk Rokok Sendiri, Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Menurut orang nomor satu Kabupaten TTU ini bahwa, pihaknya memiliki mimpi besar untuk memberikan anak-anak dari keluarga kurang yang kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Pasalnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia.

Di sisi lain, pendidikan gratis ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya terpenuhi hak-hak semua generasi muda tanpa mengenal status dan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTU, Beato Yosep Frent Omenu mengatakan, sebelum putusan MK perihal pendidikan gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP negeri dan swasta, Pemkab TTU telah menetapkan program tersebut. Meskipun demikian, Pemkab TTU lebih fokus pada pendidikan gratis di sekolah negeri.

Menurutnya, putusan MK ini sinkron juga dengan program yang dicetuskan oleh Bupati TTU bahwa, dalam upaya meningkatkan SDM yang unggul, kreatif dan inovatif, Pemkab TTU mencanangkan pendidikan gratis.

Ia menuturkan, Bupati TTU telah meminta agar tidak ada pungutan biaya di sekolah. Menindaklanjuti instruksi Bupati TTU, Dinas dan K mengalokasikan anggaran untuk BOS Daerah (BOSDA). 

"Sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan untuk komite untuk sekolah negeri," ungkapnya.

Pemberlakuan BOSDA ini akan dimulai sejak tahun 2026. Hal ini dipastikan bakal berdampak baik untuk peningkatan SDM di Kabupaten TTU. (bbr)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News