Fraksi PKB Sikka Minta RPJMD 2025-2029 Harus Berbasis Regulasi, Data dan Kemampuan Keuangan Daerah

TRIBUNFLORES.COM,MAUMERE- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sikka, Yoseph Karmianto Eri meminta pemerintah daerah Kabupaten Sikka menjelaskan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 harus berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sikka ini sebelum menyampaikan beberapa poin pemandangan umum fraksi, ia memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena mengajukan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

"Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas kesiapan mengajukan Rancangan Awal RPJMD 2025-2030. Fraksi PKB memandang RANCANGAN Awal RPJMD sebagai substansi yang menjadi perbincangan public Nian Tanah Sikka sejak ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sikka, sampai dengan melewati 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka," kata Manto, panggilan kari Ketua Fraksi PKB Sikka ini.

Manto mengatakan, janji-janji Bupati dan  Wakil Bupati Sikka dalam perbincangan publik melahirkan pertanyaan yang mudah dijawab, secara teoritis dan bisa dibolak balik sesuai narasi yang indah. Namun, jawaban itu akan melahirkan aneka pertanyaan dan sulit dijawab jika hanya mengandalkan retorika tanpa aksi nyata.

Baca juga: Fraksi Partai Demokrat DPRD Sikka: RPJMD 2025-2029 Bukan Sekadar Dokumen Teknokratik

"Apakah semua janji itu dapat dilaksanakan dengan berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah? Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 merupakan pijakan pikiran, perkataan dan perbuatan dari keseluruhan janji-janji Politik Paket JOSS yang dikonsolidasikan dalam bentuk dokumen teoritis, teknokratis, politis dan aplikatif,'' ujar Manto.

Lanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggaris bawai “RPJMD 2025-2030 Berada di Persimpangan Jalan; antara Konsep, Realitas dan Harapan". Ia karena itu, Manto menyampaikan 10 pertanyaan penting dari Fraksi PKB kepada pemerintah daerah terkait RPJMD itu.

1. Pemerintah wajib menjelaskan secara detail dengan berbasis regulasi, data dan kemampuan fiskal daerah tentang bagaimana peta jalan pendidikan; Beasiswa bagi 1 Kepala Keluarga, 1 Sarjana, yang diperuntukan bagi warga Kabupaten Sikka?

2. Pemerintah wajib menjelaskan secara detail berbasis regulasi, data kemampuan keuangan daerah tentang peta jalan membangun 20 ribu rumah permanen seperti yang dikampanyekan Paket JOS, dengan bahasa keren Rumah Terima Kunci.

Baca juga: PDI Perjuangan Sikka : RPJMD 2025-2029 Bukan Sekedar Tulisan dan Ucapan Janji di Kertas

3. Pemerintah perlu menjelaskan secara detail peta jalan pembangunan kesehatan masyakarat Kabupaten Sikka melalui pengobatan di RSUD dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Bagi Fraksi PKB, warga yang telah memiliki Kartu BPJS bisa dilayani, tapi bagaimana dengan warga masyarakat Kabupaten Sikka yang belum memiliki Kartu BPJS ? Apakah KTP adalah garansi pelayanan gratis seperti yang dijanjikan paket JOSS??

4. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan pertanian Kabupaten Sikka atas janji Politik Paket JOSS untuk mengakses pupuk gratis bagi petani di Nian Tanah Sikka berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah?

5. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan perikanan Kabupaten Sikka berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah.

6. Pemerintah perlu menjelaskan peta jalan pembangunan infrastruktur  daerah terluar, tertinggal dan terisolasi; bagaimana menjawabi kebutuhan Jalan, air, jembatan, listrik, jaringan komunikasi yang berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah?

7. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan penataan wilayah perkotaan seperti sampah, drainase, penerangan jalan, infrastruktur jalan yang berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah?

8. Pemerintah menjelaskan peta jalan, peningkatan PAD berbasis data, regulasi, dan keuangan daerah untuk membiayai semua janji politik Paket JOSS saat kampanye termasuk membiaya TPP secara rutin per bulan. Tapoi sampai sekarang TPP ASN belum dibayar secara rutin.

9. Pemerintah menjelaskan peta jalan pembangunan lingkungan hidup, berbasis regulasi, data, dan kemampuan keuangan daerah, karena pada kenyataannya sampai saat ini mnasih terjadi pengrusakan lingkungan seperti galian C, daerah aliran sungai dan sampah di kota dan desa berserakan.

10.Pemerintah menjelaskan peta jalan penataan birokrasi untuk mewujudkan Maumere Baru yang akuntabel, transparan dan proporsional. Konsep Maumere Baru akan menjadi absurd jika penataan birokrasi tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mutasi penjabat kepala desa beberapa minggu kemarin diwarnai dengan kepentingan politik, ketimbang melatatakan aturan di atas segala kepentingan.

Fraksi PKB DPRD Sikka meminta pemerintah menjawab 10 point pertanyaan tersebut berbasis regulasi, data dan kemampuan keuangan daerah. Fraksi PKB ingin membangun jembatan pembangunan, bukan menghadirkan dinding pembatas. Fraksi PKB mengingatkan Bupati Sikka mesti mewujudkan gagasan kolaborasi dengan gerakan yang kuat dan nyata. 

Dalam konteks 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Fraksi PKB Sikka juga memberikan beberapa catatan penting. 

1. Fraksi PKB memandang belum adanya kerjasamanya kolaboratif antara Bupati dan Wakil Bupati Sikka, anatara Bupati Sikka dengan dengan ASN, antara Bupati dengan Forkompimda, dan antara Bupati Sikka dan DPRD.

2. Fraksi PKB memandang adanya hubungan yang kurang  harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati, antara Ketua PKK dan Ibu Wabup Sikka (Bukan Ketua Dharma Wanita-Red). 

Fraksi PKB meminta Bupati dan Wakil Bupati Sikka agar membangun relasi emosional yang harmonis tanpa konflik dan tanpa cuitan di media sosial yang bisa menimbulkan keretakan hubungan sosial yang bisa menganggu roda pemerintahan.

3. Fraksi PKB memandang Bupati dan Wakil Bupati kurang serius dan sarat kepentinan politik dalam memenuhi janji untuk melakukan pembenahan total tata pengelolaan menagemen RSUD T.C Hillers Maumere, termasuk belum menyelesaikan masalah insentif jasa COVID bagi pemangku kepentingan di RSUD TC. Hillers Maumere.

4. Terhadap Janji Bupati  dan Wakil Bupati untuk kenaikan Inisiatif Daerah bagi para guru honorer, Fraksi PKB Sikka mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan UU No 1 Tahun 2022, pasal 146, mengatur ruang bagi daerah segera menyesuaikan hingga batas akhir 2027. Daerah wajib menganggarkan tidak boleh lebih dar 30 persen. 

Fraksi PKB Sikka memparkan belanja pegawai sudah melebihi hingga hampir mencapai 50 pesen, hal ini membuat celah fiskal daerah semakin sempit. Oleh karenanya, Fraksi PKB meminta pemerintah membuat milestone strategi pembatasan belanja pegawai yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2030.

5. Perihal perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati selama 100 ini, apakah ada out come yang memberikan keuntungkan bagi daerah dan berapa jumlah pengeluraan keuangan ? Fraksi PKB akan berjuang menaikan anggaran perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati agar terus mengoptimalkan jaringan di kementrian dan lembaga termasuk lembaga DPR RI agar dapat mengakses program,kegiatan dan anggaran.

6. Terhadap persoalan sampah, Fraksi PKB memandang Bupati dan Wakil Bupati belum mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. 

7. Fraksi PKB memandang rumah jabatan Bupati Sikkabelum dijadikan sebagai rumah semua orang, khusus pejabat ASN dan DPRD untuk disksi soal  pembangunan Kabupaten Sikka. Fraksi PKB melihat rumah jabatan tersebut menjadi tempat berkumpul para tim sukses yang tidak berkepentingan. 

Di akhir pemandangan umum itu, Manto mengatakan Fraksi PKB DPRD Sikka terus memberikan dukungan dan energi postif kepada Bupati dan Wakil Bupati Sikka agar berani meletakan kepentingan daerah ini di atas kepentingan kroni dan tim sukses.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News