Lagi-Lagi Kontraktor Serbu Kantor Bupati Ende NTT, Tagih Janji Pemerintah

Setelah menunggu beberapa saat, beberapa orang perwakilan kontraktor akhirnya diijinkan masuk kedalam ruangan Filomena Irene ditemani  Plt Kasat Pol PP, Gebi Dala tanpa kehadiran Sekda Ende, Agustinus G Ngasu.

Dihadapan Sekertaris BPKAD, Filomena Irene, beberapa perwakilan meluapkan kemarahan mereka dan menagih janji pemerintah yang bilang akan segera merealisasikan pembayaran uang pekerjaan fisik tahun 2024 yang hingga kini masih menjadi hutang Pemerintah Kabupaten Ende dengan total sebesar Rp 49 miliar. 

Mereka mendesak Sekertaris BPKAD, Filomena Irene segera membayar keuangan mereka yang masih menjadi hutang Pemkab Ende berdasarkan pernyataan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda pada tanggal 3 Juni 2025 lalu. 

Mereka bahkan mengungkapkan beberapa dampak ekonomi yang mereka alami dari kesulitan biaya pendidikan anak sekolah hingga rumah yang disita pihak bank. 

Baca juga: Hari Bhayangkara ke-79, Polres Manggarai Timur Sumbang Puluhan Kantong Darah Untuk Warga 

Abdul Manaf, Direktur CV Sekina usai pertemuan panas tersebut membeberkan hasil pertemuan dengan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda pada tanggal 3 Juni 2025 lalu di ruangan bupati kepada wartawan di halaman Kantor Bupati Ende.

"Jadi pada saat itu Pak Bupati jelaskan ke kami bahwa data yang meraka akan bayar itu sesuai data hasil review APIP, beliau langsung tunjuk hasil review APIP itu ke kami terus menurut beliau, total yang akan dibayarkan berdasarkan hasil review APIP itu sekitar Rp 8 miliar, saya menjawab Pak Bupati pada saat itu, Pak Bupati bayar itu untuk mengurangi emosinya para rekanan ini," ujar Abdul Manaf.

Dikatakan Manaf, pembayaran uang rekanan sebesar Rp 8 miliar berdasarkan review APIP tersebut baru untuk pekerjaan fisik di Dinas P dan K yang sudah selesai 100 persen. Kebetulan dirinya merupakan kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan fisik di Dinas P dan K Kabupaten Ende. 

"Pada saat itu beliau (red: Bupati Ende) bilang, setelah tanggal 3 Juni ini saya akan panggil BPKAD untuk proses, beliau ini kan tidak tahu administrasinya seperti apa seperti yang dijelaskan Ibu Ivin jelaskan didalam tadi jadi lamanya sampai kami antre lagi di tanggal 16 ini ni karena belum terkuncinya anggaran artinya belum selesai begitu, karena penjelasan Ibu Ivin tadi itu kan karena bahwa ini bukan satu OPD yang ada ini sekitar 24 OPD yang harus dibayar semua," jelas Abdul Manaf.

Baca juga: Ditjen Imigrasi Perbarui Aturan Visa Kunjungan untuk Calon TKA dalam Uji Coba

Sekertaris BPKAD, Filomena Irene dihadapan para kontraktor mengatakan akan membayar sesuai dengan permintaan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda yakni berdasarkan hasil review APIP namun Ia mengakui keterlambatan pembayaran tersebut terkendala Peraturan Kepala Daerah (Perkada).