RSUD Maumere Turun Kelas, Ketua DPRD Sikka Dorong Pemanfaatan Ruangan Kosong di Gedung IGD

Dengan langkah tersebut, pihak rumah sakit diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dan Kemenkes, serta mengembalikan status rumah sakit seperti semula.

"Memang ini (juga) berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Rumah sakit yang saat ini dengan pendapatan Rp50-60 miliar per tahun pun, di rumah sakit itu sendiri berbagai macam fasilitas yang seharusnya ditambahkan sampai hari ini belum mencukupi, apalagi kalau ke depan dengan penurunan kelas ini maka klaim BPJS pun ikut menurun," ungkapnya.

Karena itu, Stef Sumandi mendorong pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi dan memanfaatkan ruangan-ruangan kosong di IGD RSUD TC Hillers Maumere tersebut, agar tidak berdampak negatif terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di masa mendatang.

"Saya sarankan kepada pemerintah untuk menelaah atau mengkaji ruangan-ruangan pada lantai dua dan lantai tiga itu," pungkasnya.

Untuk diketahui juga, selain RSUD TC Hillers Maumere, terdapat empat rumah sakit lainnya yang juga dinilai tidak memenuhi standar pelayanan, yaitu RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka (Kelas C - Tidak Sesuai), RS Gabriel Kewapante (Kelas D - Tidak Sesuai), RS Bukit Lewoleba (Kelas D - Tidak Sesuai), dan RS Santa Elisabet Lela (Kelas D - Tidak Sesuai).

Sementara itu, satu-satunya rumah sakit di wilayah NTT, khususnya Flores dan Lembata, yang dinilai memenuhi standar pelayanan berdasarkan hasil review dan evaluasi Kemenkes dan BPJS Kesehatan adalah RS St. Damian Lewoleba (Kelas D), dengan hasil evaluasi “Sesuai”.*

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News