Kunjungi SMKN 2 Kupang, Wagub NTT Minta Guru Jangan Salahgunakan Uang Siswa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

TRIBUNFLORES.COM, KUPANG  - Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma mengingatkan semua guru, terlebih pimpinan di sekolah-sekolah untuk mengendalikan diri dan tidak menyalahgunakan keuangan sekolah. 

Mantan Kapolda NTT itu menyebut, integritas dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

"Semua pihak harus mampu mengendalikan diri dan tidak menyalahgunakan anggaran tersebut agar tidak berurusan dengan hukum,” katanya saat mengunjungi SMKN 2 Kupang, Rabu (23/7/2025). 

Johni sengaja datang ke sekolah itu untuk mendapat penjelasan langsung mengenai polemik penggunaan dana pendidikan yang ikut dinikmati pimpinan hingga komite sekolah. 

Baca juga: Wagub NTT Buka Suara soal Kepala SMKN 2 Kupang Cs Diduga Bagi-bagi Uang Komite

Menurut dia, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Iuran Peserta Didik (IPP) dapat diarahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

“Dana IPP adalah dana publik yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Penggunaannya harus benar-benar untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan siswa," ujarnya. 

Purnawirawan Polri itu menyebut laporan Kepala Sekolah, setiap siswa dikenakan IPP sebesar Rp150.000 per bulan atau Rp1,8 juta per tahun yang sebagian besar digunakan untuk membayar insentif tugas tambahan guru. 

Dia berkata, Pemerintah Provinsi NTT tengah menyusun rancangan peraturan untuk mengatur mekanisme pendanaan pendidikan secara lebih tegas, guna mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang. 

Saat kunjungan itu, Johni Asadoma juga meninjau laboratorium komputer Program Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. 

Ia berdialog santai bersama para guru Teknik Informatika.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kata dia, merupakan basic skill yang wajib dimiliki setiap siswa di era digital saat ini. 

Ia menekankan pentingnya pembekalan keterampilan digital sejak dini, sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang kian ter-digitalisasi.

Meski demikian, ia mendorong agar TIK yang optimal harus ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai.