DPRD Manggarai Barat Khawatir Pembangunan Bisa Rusak Pulau Padar

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Petrus Chrisantus Gonsales

TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Anggota DPRD Manggarai Barat secara serius meragukan niat pemerintah pusat dan perusahaan trans-nasional melakukan pembangunan aset-aset wisata di Pulau Padar.

Kegelisahan yang sama juga diutarakan legislator lainnya dari Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Barat.

"Dari sudut pandang konservasi, kami memiliki keraguan serius. Pulau Padar merupakan salah satu zona inti Taman Nasional Komodo yang memiliki keaslian alam, lanskap, dan ekosistem yang unik," kata Ketua Fraksi Gerindra, Warus Martinus Kamis (14/8/2025).

Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo (TNK) beberapa waktu lalu, Kepala TNK, Hendrikus Rani Siga menyampaikan bahwa pembangunan di Pulau Padar dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: ITB Kembali Dukung Petani Desa Inerie Ngada: Dari VCO hingga Briket Tempurung

"Pembangunan yang tidak terkendali berpotensi merusak keaslian Pulau Padar dan mengurangi nilainya sebagai warisan alam dunia," katanya.

Warus menambahkan, kehilangan keaslian ini tidak dapat dipulihkan, dan akan menjadi kerugian besar, bukan hanya bagi Manggarai Barat, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia. 

Selain itu, prinsip keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi akan terganggu apabila pembangunan dilakukan tanpa kajian ekologis yang ketat.

Anggota Fraksi Gerindra Kabupaten Manggarai Barat, Kanisius Jehabut juga menyoroti soal rencana pembangunan di Pulau Padar. 

"Dari sisi sosial-ekonomi, dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dinilai sangat terbatas. Efek yang mungkin timbul hanya berupa penyerapan tenaga kerja (trickle-down effect) yang sifatnya sementara dan tidak menyentuh akar peningkatan ekonomi warga," ujar Kanisius.

Sementara itu, berbagai keluhan masyarakat terkait pengelolaan kawasan konservasi dan minimnya manfaat langsung dari pembangunan ini masih banyak kami terima.

Fraksi Gerindra berharap agar setiap rencana pembangunan di Pulau Padar dan seluruh kawasan konservasi Taman Nasional Komodo harus mengutamakan prinsip konservasi yang ketat, memastikan keberlanjutan, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama.

"Kami mengajak semua pihak untuk menjaga Pulau Padar sebagai aset ekologis dan identitas Manggarai Barat, bukan semata sebagai objek komersialisasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat," pungkas Kanis. 

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Stefan Jemsifori menegaskan penataan Pulau Padar berdampak positif terhadap Kabupaten Manggarai Barat. 

"Terkait rencana Penataan Pulau Padar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Tentu Rencana Penataan ini sudah melalui Kajian dan akan melalui tahapan konsultasi publik," tuturnya, saat dihubungi TRIBUNFLORES.COM, Kamis (14/8/2025). 

Disampaikan Stefan, dalam konsultasi publik  Pemerintah Manggarai Barat bersama seluruh Stakeholder di Manggarai Barat akan di libatkan.
 
"Selaku Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat saya melihat penataan yang dimaksud akan membawa dampak positif buat Manggarai Barat. Sebagai Destinasi Super Prioritas tentu akan meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara," tuturnya.

Lebih dari itu, Stefan menilai hal tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat. Karena akan ada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar yang akan menekan angka pengangguran.

"Tentu kita harapkan penataan itu harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar pariwisata di Manggarai Barat dapat Berkelanjutan (Sustainable)," tutupnya. (moa) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News