Isu Kenaikan Gaji DPRD, Begini Komentar DPRD Manggarai dan Manggarai Timur

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, RUTENG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur sejauh ini belum mendapatkan informasi atau belum dengar terkait isu kenaikan gaji mereka. 

Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos, kepada TRIBUNFLORES.COM, Selasa 19 Agustus 2025 mengatakan, gaji DPRD diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang hak protokoler dan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. 

Paul mengatakan, hingga saat ini besaranya tetap dan tidak mengalami perubahan.

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Yoakim Jehati, juga mengatakan sampai dengan saat ibu belum pernah mendengarkan isu terkait kenaikan gaji bagi DPRD. Dan sejauh ini juga belum ada pembicaraan ke arah tentang kenaikan gaji. 

"Saya belum pernah dengar isu itu. Dan, sejauh ini belum pernah ada pembicaraan ke arah itu,"ujar Yoakim. 

Yoakim juga mengatakan, gaji DPRD itu merujuk pada regulasi yang berlaku sesuai PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Sejauh ini juga belum diubah aturan itu. 

"Sejauh ini belum diubah ini aturan," ujarnya. 

Baca juga: BMKG Ingatkan Waspada Hujan Ringan di Manggarai dan Manggarai Timur Hari Ini

Anggota DPRD Manggarai, Aleksius Armanjaya, juga mengatakan, tidak ada kenaikan gaji DPRD. 

"Saya gak tau kalo di kabupaten lain yaaa, kalau Manggarai, gak ada,"ujarnya.

Anggota DPRD Manggarai Timur Paulus Yohanes Yorit Poni, mengatakan, upah yang diberikan saat ini untuknya sudah cukup. 

"Saya secara pribadi merasa upah yang diberikan kepada saya cukup,"ujarnya.

Anggota DPRD Manggarai Timur Rikard Runggat juga mengatakan, terkait isu kenaikan gaji, sejauh ini pihaknya di lembaga DPRD Manggarai Timur belum pernah diskusi untuk kenaikan gaji. Karena soal gaji sudah ada ketentuan yang mengatur baik Bupati dan Wakil Bupati maupun anggota DPRD juga ASN di Republik Indonesia.

"Yang namanya isu, itu sudah lumrah dan merupakan bagian dari dinamika sosial. Isu seperti ini, selalu dihembuskan atau disampaikan oleh orng yang tidak mengerti aturan,dan hanya mengalihkan isu strategis. Kecuali ada diskusi atau rapat internal di DPRD yang membahas hal tersebut,"Ujarnya.

Ketika ditanya terkait apakah ingin gaji naik, kata Rikard, ia tidak ingin menjawab. 

"Saya sebagai masyarakat ilmiah, tidak mungkin menjawab ingin atau tidak ingin. Alasan mendasarnya adalah, antara jawaban ingin atau tidak ingin, itu akan ada kalau peristiwa rapat atau diskusi kenaikan gaji di Lembaga DPRD ada atau pernah dilakukan.
Ini sama sekali tidak pernah didiskusikan bahkan wacana sekalipun diantara kami anggota DPRD tidak pernah,"Pungkasnya. (rob) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News