TRIBUNFLORES.COM, LABUAN BAJO - Bukan hanya assosiasi dan pelaku usaha pariwisata, wisawatan juga ikut resah dengan naiknya tarif tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Tika, salah satu wisatawan yang jauh - jauh datang dari Jerman menyebut pemberlakuan tarif masuk TNK yang mencapai Rp. 3,75 juta terlalu mahal.

"untuk Bapa pemerintah setempat, atau di negara Indonesia, menurut saya dengan harga tiket tiga juta melebihi ke atas itu sangat mahal sekali," ujar Tika di Bandara Komodo, Labuan Bajo.

Warga Negara Indonesia (WNI) namun sudah bertempat tinggal di Jerman ini juga menilai tarif tiket tersebut tidak hanya mahal bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi wisatawan dari luar negeri.

Baca juga: Buntut Aksi Mogok di Labuan Bajo, 3 Aktivis Diamankan Polisi, Wisatawan Dijemput Bus Pemerintah

Tika tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, pada Senin 1 Agustus 2022, persis hari dimana kebijakan tarif masuk TNK Rp. 3,75 juta mulai diberlakukan oleh Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada hari yang sama, 24 asosiasi pariwisata dan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo menggelar aksi mogok menolak kebijakan menaikkan tarif tiket ke TNK.

Salah satu dampak dari aksi mogok tersebut, para wisatawan yang tiba di Bandara Komodo, termasuk Tika, kebingungan karena tidak ada layanan jasa transportasi ke hotel atau penginapan. "Ini membuat wisatawan terlantar," ujarnya.

"Contohnya hari ini jalan macet atau mogok karena demonstrasi. Dan aku melihat itu sangat miris sih situasinya," imbuhnya.

Sementara itu, aksi mogok ini rencananya akan dilakukan selama satu bulan, terhitung sejak diberlakukannya kebijakan menaikkan tarif tiket masuk TNK.

Dilansir dari Tribunnews, menyikapi aksi protes tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang dialog.

Baca juga: Protes Tariif Taman Nasional Komodo;24 Asosiasi Pariwisata di Labuan Bajo Mogok Sebulan

Menurut Sandiaga Uno, keputusan pemerintah untuk memastikan konservasi TNK termasuk Pulau Komodo dan Pulau Padar berjalan dengan memberikan pembatasan.

"Karena itu kami membuka ruang dialog untuk mencari solusi penolakan tarif baru Pulau Komodo," kata Sandiaga dalam weekly press briefing di Jakarta, Senin 1 Agustus 2022.

Sandiaga menerangkan bahwa kenaikan harga tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan.