TRIBUNFLORES.COM, KALABAHI - Bupati Alor, Drs. Amon Djobo, M.A.P tegaskan akan memecat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang terlibat politik praktis.

Hal ini disampaikan dalam Apel Kesadaran Korps Pegawai Negeri Sipil, Selasa 17 Januari 2023 di Lapangan Upacara Sekretariat Daerah Kabupaten Alor.

"Teman-teman tahun ini kita sudah memasuki tahun politik, saya minta teman-teman tidak boleh terlibat. Berhenti sudah. Pengalaman saya di masa 5 tahun lalu itu ada 15 ASN yang dipecat, diberhentikan," kata Amon.

Selain itu Amon menyapaikan dirinya sudah berulangkali mengigatkan ASN di tiap kegiatan, agar tidak terlibat kampanye.

Baca juga: KPU NTT Uji Publik Rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD NTT.

"Sudah saya omong di apel-apel model seperti begini, kita ini punya tugas hanyalah memilih orang-orang di DPD, DPRD, DPR, termasuk Presiden. Saya kemarin ada di Pantar Timur, itu tokoh masyarakat, tokoh agama sudah omong dengan saya, bapa ini pegawai negeri jangan kampanye. Tidak kerja pergi demo di Jakarta, tidak kerja urus kandidat. Bagaimana pegawai negeri model ini. Pegawai Negeri dilarang keras! itu tabu bagi pegawai negeri," jelas Amon.

Amon menyarankan, jika ada yang ingin terlibat, lebih baik mundur dari tugasnya sebagai PNS.

"Kalau saudara mau masuk jadi bupati, wakil bupati, ya mundur dari Pegawai Negeri. Supaya masuk sudah di dewan situ. Mau bolak balik birokarsi ini pun terserah. Kita PNS ini dilarang terlibat model begitu," ucapnya.

Lebih lanjut Amon mengatakan, jika ada yang terlibat Politik Praktis maka akan dipecat.

"Itu kalau camat-camat atau sekda yang model begitu nonjobkan saja, berhentikan! Biar saya tidak jadi Bupati juga, besok senin saya lantik baru, ganti titik," ujarnya tegas.

Amon juga membagikan pengalaman pahitnya lima tahun lalu, saat masyarakat melapor ada ASN yang terlibat politik praktis hingga akhirnya dipecat.

"Lima tahun yang lalu terlalu pahit. Karena teman-teman yang berdiri di belakang saya ini tidak mengarahkan. Aparatur bermain enak. Setelah itu masyarakat lapor, periksa, pecat. Akhirnya begitu banyak orang yang sekarang koar-koar di media massa. Itu yang koar-koar di media massa itu penjahat semua karena tidak kerja, urus politik. Padahal bukan haknya," terang Amon.

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Jokowi Minta Kepala Daerah Sering Masuk Pasar, Cek Harga Pangan

"Jadi masih jauh-jauh hari saya omong. Teman-teman jangan sampai terantuk pada batu yang sama. berhenti yang model begitu. Nanti masuk TPS pilih iblis, ko setan, ko suanggi, itu kamu punya urusan," kata Amon.

Amon kembali mengigatkan, akan gejolak politik di tahun yang akan datang.

"Tahun depan ini kita sudah mulai baku tumbuk, baku injak, kemana-mana bilang ini yang baik, ini yang baik. Ini yang duduk di gedung wanita bertahun-tahun saja rampas palu kok. Lebih baik kita rampas senjata KKB dari pada rampas Palu. Teman-teman ada ingat-ingat ko tidak," tanya Amon memancing tawa peserta upacara.

Selanjutnya Amon mengatakan bahwa pemimpin yang akan mengantikan tampuk pemerintahan, wajib mengetahui dinamika dan alur kehidupan masyarakat di Kabupaten Alor.

Diharapkan agar dibawah kepemimpinan selanjutnya, bisa membangun Alor menjadi lebih baik. Disamping itu Amon membagikan rasa bangganya kepada peserta yang hadir bahwa Alor telah memiliki putra daerah yang berpangkat Jenderal.

Baca juga: Loloskan Kontraktor Tanpa AMP, DPRD Lembata Desak Audit ULP

Hal ini bisa menjadi motivasi untuk orang tua agar mengarahkan anaknya untuk lebih berprestasi membanggakan Kabupaten Alor, sebagai pulau terluar di wilayah Indonesia.

Selain itu, Amon juga mengingatkan para Pimpinan OPD untuk bergerak lebih cepat menyerakan APBD. Tidak boleh menunda lagi karena di akhir tahun 2022, sudah disampaikan saat rapat bersama OPD.

Amon meminta semua pihak saling berkoordinasi, agar menjalankan tugas dan wewenangnya di masyarakat. Karena tidak semua hal masyarakat harus mengadu ke Bupati, sedangkan ada OPD bersangkutan yang lebih berwenang menjelaskan ke masyarakat. (Pos Kupang.Com).

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News