Loloskan Kontraktor Tanpa AMP, DPRD Lembata Desak Audit ULP

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, RICKO WAWO

TRIBUNFLORES.COM, LEWOLEBA-Komisi II DPRD Kabupaten Lembata mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata untuk mengaudit sekaligus mengevaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Komisi II DPRD Lembata juga meminta Penjabat Bupati Lembata mengganti Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembata, Joni Purab.

“Kami rekomendasi audit, evaluasi dan kami usulkan Kepala ULP juga bila perlu diganti,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lembata, Piter Bala Wukak kepada wartawan di Kantor DPRD Lembata, Selasa, 17 Januari 2023. 

Menurut Piter, alasan Komisi II mengeluarkan rekomendasi itu adalah karena Pokja ULP dan Kepala ULP dianggap bermain curang dengan meloloskan CV Mustika Budy yang diketahui tidak punya dukungan peralatan produksi campuran beraspal panas atau asphalt mixing plant (AMP) di Lembata.

“Selain rekanan (CV Mustika Budy) dan PPK tapi Pokja ULP beserta Kepala ULP juga harus bertanggung jawab karena dari dari mereka CV Mustika Budy bisa menang tender padahal nyata-nyata tidak punya dukungan AMP di Lembata,” beber Sekretaris DPD II Partai Golkar Lembata ini.

Baca juga: Pengeroyokan ODGJ di Lembata Belum Ada Tersangka, BEKUK akan Demo saat Kapolda NTT ke Lewoleba

Paul Makarius Dolu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lembata. Menurut dia, cikal bakal dari masalah PHK lima segmen jalan di Kota Lewoleba itu disebabkan oleh ulah Pokja ULP.

“Hulunya ada di Pokja ULP, ini yang sedang kami telusuri,” sebut Pau Dolu. 

Politisi Partai Gerindra Kabupaten Lembata ini bahkan menduga ada hal yang tidak beres di tubuh Pokja ULP Lembata. Bahkan dia sendiri menaruh curiga terhadap Tim Pokja dan Kepala ULP karena dianggap sudah bermain mata dengan kontraktor CV Mustika Budy.

“Jangan sampai ada main mata makanya Kepala ULP dan timnya meloloskan rekanan itu sementara nyatanya dia tidak punya dukungan AMP di Lembata. Bahayanya di situ,” tambah Paul.

Baca juga: Gunung Ili Lewotolok di Lembata Erupsi, Ketinggian Abu Capai 400 Meter, Warga Harus Waspada

Joni Purab, Kepala ULP Lembata mengaku mendukung agar Pokja ULP diaudit.

“Di saat Raker Komisi 2 Kamis yang lalu, saya sudah sampaikan dukungan saya bahwa Pokja yang melaksanakan tender dua paket PEN ini siap untuk di audit,” sebut Joni Purab, saat dihubungi wartawan. 

“Untuk pergantian, teman-teman ini adalah anggota Pokja TA 2022 sehingga masa tugasnya sudah selesai,” sambung Joni Purab.

Dia juga sudah bersurat kepada dua Pokja untuk menghadiri rapat di bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Senin 16 Januari 2023. Hasil rapat itu, sebut dia, dua Pokja bersepakat dan siap untuk di audit oleh APIP.

Baca juga: Pemda Lembata Larang Bawa Babi dan Olahan Daging Babi dari Luar

“Mereka hadir lengkap memenuhi undangan dan saya sampaikan hasil Raker dengan Komisi II. Pada rapat tersebut, Pokja 2 paket ini juga sudah nyatakan bahwa mereka siap untuk di audit APIP,” tambah Joni Purab.

Tidak hanya itu, ketika ditanya terkait usulan Komisi II DPRD Lembata agar dirinya diganti dari jabatan Kepala ULP, Joni Purab enggan memberi jawaban. *

Berita TRIBUNFLORES.COM lainnya di Google news.com