"Ada satu Perda yang tertunda yaitu pengembangan industri di Provinsi NTT. Hal ini disebabkan karena ada kekurangan data pendukung dan itu kita sudah melakukan konsultasi dengan Kemendagri,"ujarnya. 

Ia berharap agar Perda yang sempat ditunda Tahun 2022 bisa diselesaikan walaupun sudah ada Ranperda untuk tahun 2023.

Baca juga: Kapolres Manggarai Barat Diduga Aniaya Anggota, Kapolda NTT Bilang Itu Cuma Salah Paham

"Kita berharap Perda yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik. Untuk apa kita buat Perda banyak-banyak tapi akhirnya tidak berjalan maksimal. Tahun 2023 kita akan buat Perda yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa berjalan dengan baik dan lancar," harapnya. 

Berikut Perda yang diinisiasi oleh Pemerintah dan sudah mendapat persetujuan bersama DPRD NTT sejak tahun 2020-2022:  

Tahun 2020:

Pertama, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

Kedua, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketiga, Penyertaan Modal Daerah pada PT Kawasan Industri Bolok. 

Keempat, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019. Kelima, Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT. 

Keenam, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Ketujuh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Tahun 2021:

Pertama, Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Kedua, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketiga, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda)

Keempat, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Kelima, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021