Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sedang menunggu arahan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk penanganan darurat kejadian luar  biasa (KLB) rabies yang sedang merebak di NTT. 

BNPB ditunjuk sebagai komandan pengendalian rabies di NTT. Badan setara Kementerian itu diberi kewenangan berdasarkan pengalamannya menangani penyakit mulut dan kuku di ternak sapi. 

Kepala BPBD NTT, Ambrosius Kodo mengatakan, ia dan Dinas Peternakan NTT sebelum ikut dalam rapat bersama Kemenko PMK. BPNB  akan mengambil langkah mendukung daerah dan fokus pada TTS dan TTU. 

"Semua kita akan menunggu langkah yang diambil oleh BNPB, kita menanti. Kita di daerah siap mendukung dalam rangka menekan rabies di dua kabupaten ini supaya jangan menyebar lagi," ujarnya, Kamis 22 November w2023.

Baca juga: DPRD NTT Desak Pemerintah Proaktif Tangani Kasus Rabies

Menurut Ambrosius Kodo, NTT sebetulnya sudah punya status siaga darurat. Tapi akan ada upaya lanjutan dengan dukungan Pemerintah pusat lewat penetapan darurat bencana tertentu yang ditetapkan BNPB. 

Adanya penetapan itu maka BNPB akan menggelontorkan dana siap pakai untuk penangan. Status kedaruratan bencana tertentu itu biasanya dilakukan di BNPB. 

"Untuk penetapan status kita juga sedang koordinasi dengan BNPB," sebutnya.

Kabid Keswan Dinas Peternakan NTT, Melki Angsar menyebut NTT sebetulnya sudah menetapkan status siaga  sejak bulan Juli 2023 lewat keputusan Gubernur.

Baca juga: Anggota Tagana Selamatkan Korban di Cekdam Kilometer 9 Naiola Timor Tengah Utara NTT

"Tapi masih terkendala kan soal dana. Sehingga baru-baru rapat terakhir dengan Pak Kemenko PMK, jadi sekarang penanganan diambil alih sama, dibawa kendali Kepala BNPB," katanya. 

Pihaknya juga sedang menunggu petunjuk lebih dari Pemerintah pusat untuk hal ini. NTT juga sudah memiliki satgas namun terkendala anggaran. 

Melki Angsar menyebut konsep penanganan yang digunakan BNPB akan sama dengan penanganan penyakit mulut dan kaki beberapa waktu lalu. 

Faktor biaya operasional menjadi hambatan utama karena petugas lapangan harus melakukan vaksinasi hewan ke kampung-kampung. Letak geografis tiap daerah di NTT berpengaruh pada anggaran.

Baca juga: Korban Penembakan KKB Papua, Bharada Bonifasius Asal Ngada NTT adalah Tulang Punggung Keluarga