DPRD NTT Desak Pemerintah Proaktif Tangani Kasus Rabies

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG-Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa  meminta Penjabat Gubermur NTT, Ayodhia G.L Kalake melakukan rapat koordinasi lintas OPD untuk menentukan arah kebijakan menekan laju infeksi rabies.

"Pemprov harus proaktif dalam melakukan koordinasi dengan sejumlah Pemda kabupaten yang telah masuk zona merah untuk memperkuat langkah pencegahan," ujar Yunus saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Kamis 23 November 2023.

Menurut Yunus, tujuan rapat koordinasi yang dilakukan itu nantinya untuk mendapatkan solusi penanganan yang lebih baik. Yang mana, masing-masing pihak menjalankan fungsinya agar kasus korban rabies tidak bertambah.

Baca juga: Anggota Tagana Selamatkan Korban di Cekdam Kilometer 9 Naiola Timor Tengah Utara NTT

"Hal itu dilakukan termasuk terkait penyediaan obat vaksin dan tindakan strategis terhadap anjing rabies ini. Bilamana vaksin itu telah habis, maka perlu koordinasi untuk menemukan solusi bersama," pungkasnya.

Selain berkoordinasi lintas OPD pemerintah Provinsi, kata Yunus, perlu juga untuk sampaikan ke Pusat untuk penanganan yang lebih serius dan terus mengupdate perkembangan di Lapangan seperti apa.

"Jadi, Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus melihat seperti apa perkembangan di Wilayah-wilayah yang rawan kasus rabies ini. Harus turun melakukan sosialisasi secara besar-besaran, di samping menyediakan vaksin yang cukup," ujarnya.

Sosialisasi atau edukasi yang dilakukan, lanjutnya, agar masyarakat mengerti dan  untuk memperkuat kewaspadaan tinggi atas kasus rabies itu.

Baca juga: Korban Penembakan KKB Papua, Bharada Bonifasius Asal Ngada NTT adalah Tulang Punggung Keluarga

"Masyarakat harus waspada dan mengikuti arahan protokol pencegahan agar tidak menimbulkan korban yang semakin banyak. Anjing-anjing peliharaan harus diikat dan jangan takut untuk anjingnya divaksin," pesannya.

Sementara itu, Emanuel Kolfidus, Anggota Komisi V DPRD NTT menyampaikan, NTT yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus rabies harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya di Wilayah dengan korban rabies terbanyak.

"Pemerintah dan masyarakat harus saling sinergik dalam menangani kasus ini. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan perlu sediakan obat-obat untuk menangani korban yang digigit anjing rabies dan Dinas Peternakan juga lakukan vaksin semua anjing yang ada di Wilayah dengan kasus rabies yang tinggi," tuturnya.

Menurut Emanuel, penanganan kasus rabies harus diikuti dengan komitmen bersama untuk menegakkan berbagai metode penanganan sesuai dengan analisis epidemiologi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sebelum Gugur, Bharada Bonifasius Sempat Telepon Keluarganya di Ngada NTT

"Memang penanganan rabies harus berbasis sains dan dipadukan dengan kultur atau aspek sosiologi masyarakat" kata Emanuel

Emanuel pun mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan mengikat anjing peliharaan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. *

sumber: pos-kupang.com