Respati Hastomo, dari Pusat Data dan Tekonologi Informasi (PUSDATIN) Kemendikbudristek mengatakan,  SIPLah dibuat karena berkaca dari laporan penggunaan dana BOS tidak lebih dari 20 persen masuk ke Kementerian Pendidikan. 

Kementrian keuangan meminta laporan itu. Masalah itu, kemudian diputuskan untuk membuat SIPLah.  SIPLah itu dimaksudkan agar sekolah secara tidak langsung melakukan pelaporan penggunaan dana BOS secara rutin, seiring pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh sekolah. 

Kemudian, bekerjasama dengan beberapa market place maka dihasilkan SIPLah. Hal itu untuk membantu pelaporan secara manual ke digital.  Membantu sekolah membuat laporan, bikin SPJ.  

SIPLah kemudian menjadi aplikasi wajib yang digunakan oleh sekolah. Sebetulnya barang atau jasa yang ada di SIPLah itu awalnya menjadi kewajiban. Namun, belakangan tidak lagi karena ada beberapa kriteria maupun penyesuaian dengan topografi tiap daerah. *

sumber: pos-kupang.com