TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sikka menyinggung penghasilan tetap kepala desa yang dinilai tidak seimbang dengan beban tugas sebagai kepala wilayah dan pemerintahan tingkat desa.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Sikka, Benediktus Lukas Raja, SE yang akrab disapa Diki Raja dalam pandangan umum Fraksi PDIP terhadap laporan keterangan pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Sikka 2024, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sikka, Jumat 21 Maret 2025.

Diki Raja mewakili Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PDIP lainnya mengingatkan Pemerintah terutama Kepala DPMD Kabupaten Sikka agar menfasilitasi para kepala desa untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli desa di luar luran warga. 

"Terhadap hal Ini Fraksi juga mendorong pemerintah agar secepatnya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Wilayah Kabupaten Sikka," ungkapnya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PKB Soroti Beberapa Persoalan Termasuk Jasa Covid 19 Bagi Nakes

Fraksi PDIP juga mendorong pemerintah agar menaikkan insentif untuk para Ketua RT, RW dan kader posyandu yang selama ini telah bekerja dengan beban tugas yang berat namun tidak diimbangi dengan insentif yang mereka terima.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi dan respon positif kepada Bupati Sikka yang responsif terhadap nasib Guru Honorer berpengasilan Rp 300.000 perbulan di SDK 064 Watubala. 

"Fraksi berharap dengan kisah Guru Honorer pada SDK 064 Watubala pemerintah harus segera mulal melakukan pendataan terhadap soluruh guru honorer dan juga tenaga Pendidik baik di tingkat PAUD/TKK, SD dan juga SMP untuk selanjutnya dapat diperhatikan nasib mereka dari sisi tunjangan dan Insentif," kata Diki.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah segera melakukan pendataan kembali para tenaga honorer yang belum diangkat sebagai tenaga PPPK dan PNG yang ada pada dinas dan OPD dan pada semua tingkatan.

"Untuk selanjutnya diperjuangkan untuk diangkat menjadi tenaga PPPK," pungkasnya.

Jasa Covid 19 Tuai Atensi DPRD Sikka

Persoalan Jasa Covid 19 bagi para nakes disoroti Anggota DPRD Sikka saat rapat paripurna kemarin.

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya meminta manajemen rumah sakit agar segera membayar jasa covid 19 para nakes.