Para korban mengalami luka setelah sekolah tempatnya mengajar dibakar oleh OPM pada, Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 17.00 WIT.

Letkol Inf Gustiawan, Dansatgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III mengatakan evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. 

“Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata." ujarnya.

Berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo untuk proses identifikasi lebih lanjut. 

Selain mengevakuasi korban, aparat juga mendokumentasikan kerusakan akibat aksi pembakaran sekolah yang dilakukan oleh OPM.

Sementara itu, Pangkoops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan komitmennya dalam mendukung proses evakuasi serta menjamin keamanan di wilayah tersebut.

"Satgas Habema hadir sebagai bagian dari upaya negara dalam memastikan setiap warga negara, termasuk tenaga pendidik, dapat hidup dan bekerja dengan aman," ujarnya. 

"Kami telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi jenazah korban, serta mengamankan lokasi agar situasi tetap terkendali," ujar Mayjen TNI Lucky Avianto. 

Hingga saat ini, aparat masih melakukan pencarian terhadap pelaku dan meningkatkan patroli di wilayah rawan guna mencegah kejadian serupa terulang. 

Mayjen TNI Lucky Avianto juga  menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan bersama," harapnya. 

OPM Penjahat Kemanusiaan

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyorot pembunuhan enam guru dan tenaga Kesehatan serta pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurutnya ini adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua yang bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar: pendidikan.

“Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang—tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan,” ujar Fahmi kepada wartawan, Minggu (23/3).

“Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan—ini terorisme,” lanjutnya.