Rapat Paripurna DPRD Sikka

Perihal Sorotan Fraksi di DPRD Sikka Terkait Realisasi Jasa Covid-19, Ini Jawaban Pemerintah

Penulis: Nofri Fuka
Editor: Nofri Fuka
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RAPAT PARIPURNA - Suasana Rapat Paripurna II Masa Sidang II terkait keterangan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Akhir Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Sikka, 24 Maret 2025.

TRIBUNFLORES.COM, MAUMRE - Pemerintah Kabupaten Sikka hadir di Gedung DPRD Sikka menjawabi beberapa persoalan yang sempat diangkat sejumlah fraksi beberapa waktu dalam rapat paripurna. Salah satu persoalan yang dijawab adalah pembagian jasa covid-19 bagi para nakes di RSUD dr. Tc Hillers Maumere yang hingga masih menunggak.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi menerangkan bahwa dalam upaya memperbaiki manajemen kualitas pelayanan RSU dr. TC Hillers, telah diambil berbagai upaya yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah, DPRD, Manajemen dan Tenaga Kesehatan RSU dr. TC Hillers, salah satunya yang sangat krusial adalah transparansi, obyektifitas dan akuntabilitas dalam penetapan besaran jasa dan insentif tenaga Kesehatan. 

"Berbagai tahapan telah dilaksanakan berdasarkan timeline yang telah disepakati. Insentif Covid periode 1 Oktober 2021 sampai dengan 20 Agustus 2023 sudah dibayar sesuai Peraturan Bupati menggunakan metode InaCBGs," demikian ucapnya saat membacakan keterangan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka Akhir Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Sikka, 24 Maret 2025.

Namun menurut Simon, jasa Covid periode Maret 2020 sampai dengan 31 September 2021 belum bisa dibayar dengan menggunakan metode Cost Per Day karena belum diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Sikka, Fraksi PDIP Singgung Penghasilan Tetap Kepala Desa

 

 

Ia menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian Peraturan Bupati sesuai hasil konsultasi dengan BPK dan akan dilakukan proses pembahasan sesuai ketentuan. 

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk merealisasikan pembayaran jasa Covid," terangnya. 

Atasi Ketiadaan Dokter Anestesi

Simon pada kesempatan itu juga mewakili pemerintah menjawabi persoalan lain yang diangkat beberapa fraksi di DPRD Sikka yakni ketiadaan dokter anestesi di RSUD dr. TC Hillers Maumere.

"Terhadap harapan fraksi, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mendatangkan dr. Spesialis Anestesi melalui kerjasama dengan Center Pendidikan Kedokteran dan surat permintaan penugasan dokter Anestesi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," ucapnya.

Bupati Temui Kemenkes RI 

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago telah bertemu dengan bertemu Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan) Kemenkes, Yuli Farianti, membahas kekosongan dan kebutuhan dokter anestesi di Kabupaten Sikka.

Pada pertemuan itu, diperoleh jawaban dari Kemenkes RI bahwa dua dokter anestesi akan ditugaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengisi kekosongan dokter anestesi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc.Hillers Maumere di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Halaman
12