"Saya akan bentuk tim khusus untuk evaluasi kebijakan teman-teman ini, dan kita akan tuangkan dalam regulasi dan kebijakan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi pakailah hatimu, nurani untuk membuat kebijakan sekolah," ujarnya. 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi NTT memiliki tanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pejabat tingkat bawa. 

Asisten Pemerintahan Setda NTT Samuel Halundaka mengatakan, perlu ada kekuatan hukum pada administrasi termasuk setiap aktivitas dibuat dalam surat keputusan. 

Catatan lainnya adalah mengenai pembentukan koperasi sekolah agar membantu sekolah untuk pengadaan seragam dan atribut bagi siswa. Koperasi itu memudahkan bagi sekolah itu sendiri. 

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Adi E. Mandala menyarankan dilakukan evaluasi hingga ke semua sekolah lainnya di NTT. Hal itu agar menjadi perhatian dari semua sekolah yang ada di NTT. 

"Model evaluasi ini diteruskan ke kabupaten lainnya. Khususnya urusan pendidikan urusannya wajib," katanya. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Linus Lusi menyebut kontribusi sekolah di Kota Kupang cukup bagus untuk pendapatan asli daerah dari sektor pendidikan. Sisi lain, para kepala sekolah juga tidak memiliki kapasitas khusus yang lebih mumpuni terhadap birokrasi. 

Dia juga meminta agar APBD Provinsi NTT bisa melakukan subsidi untuk pembiayaan bagi SMAN/SMKN di Kota Kupang. Setelah dari Kota Kupang, akan diberlakukan ke semua sekolah kalau dalam kategori berhasil. (fan)

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News