Seteru DPRD-Bupati Ende Memanas, Hak Angket Segera Digulirkan

Ringkasan Berita:

• Konflik antara DPRD Kabupaten Ende dan Bupati Yosef Benediktus Badeoda kian memanas.
• DPRD memastikan penggunaan hak angket terhadap pemerintah daerah akan segera digulirkan setelah sebelumnya rapat paripurna interpelasi APBD Tahun 2025 berujung ricuh.
• Pengajuan hak angket tersebut dilakukan setelah terjadinya kericuhan antara DPRD dan Bupati Ende saat rapat paripurna interpelasi yang bahkan belum memasuki substansi pembahasan APBD.

 

Laporan Reporter TribunFlores.Com, Albert Aquinaldo

TRIBUNFLORES.COM, ENDE- Konflik antara DPRD Kabupaten Ende dan Bupati Yosef Benediktus Badeoda kian memanas. 

DPRD memastikan penggunaan hak angket terhadap pemerintah daerah akan segera digulirkan setelah sebelumnya rapat paripurna interpelasi APBD Tahun 2025 berujung ricuh.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Fraksi PSI DPRD Ende, Sukri Abdullah, dan Ketua Fraksi NasDem, Armin Wuni Wasa, saat dikonfirmasi secara terpisah, Senin (5/1/2026) sore.

"Kalau angket tetap dilanjutkan karena memang ini adalah hak konstitusional kami, kami tidak pada ranah untuk menjatuhkan rezim, tidak, kami melakukan tugas dan fungsi kami, artinya paling kurang sesuatu yang kita anggap harus diuji dengan melakukan interpelasi, dengan angket," tegas Sukri Abdullah.

Baca juga: DPRD Ende Diduga Salah Gunakan Anggaran Rp 7 Miliar, Waktu Pengembalian 60 Hari

Meski demikian, Sukri menjelaskan bahwa hingga saat ini Fraksi PSI masih berada pada tahapan hak interpelasi. Hal itu disebabkan pemerintah daerah belum memberikan jawaban resmi atas interpelasi DPRD yang sebelumnya gagal dilaksanakan akibat kisruh di ruang sidang.

"Ini masih ranah interpelasi karena kita juga belum dapat jawaban pemerintah, Fraksi PSI masih menunggu jawaban pemerintah dalam kaitannya dengan interpelasi," kata Sukri Abdullah.

Diketahui, Fraksi PSI menjadi satu dari empat fraksi di DPRD Kabupaten Ende yang mengusulkan penggunaan hak angket menyusul memanasnya hubungan antara DPRD dan Bupati Ende pada rapat paripurna interpelasi APBD Tahun 2025.

Menurut Sukri, keputusan Fraksi PSI untuk ikut mendorong hak angket dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang saat ini.

Baca juga: Temuan Rp 7 Miliar, Anggota DPRD Ende NTT Tolak Kembalikan Uang

"Karena kami anggap Bupati kami anggap tidak kooperatif dan upaya menggagalkan jalannya parlemen," pungkas Sukri Abdullah.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Ende, Armin Wuni Wasa, menegaskan bahwa proses penggunaan hak angket akan segera berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

"Kan di Badan Musyawarah (Banmus) dulu, sudah pasti karena sudah diparipurnakan," tegas Armin Wuni Wasa.

Hak angket merupakan hak istimewa DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas, namun diduga melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif.

Dalam rapat paripurna interpelasi APBD Tahun 2025 yang digelar beberapa waktu lalu dan berujung ricuh, sebanyak empat fraksi DPRD Kabupaten Ende secara resmi mengajukan hak angket terhadap APBD Tahun 2025 kepada Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda.

Pengajuan hak angket tersebut dilakukan setelah terjadinya kericuhan antara DPRD dan Bupati Ende saat rapat paripurna interpelasi yang bahkan belum memasuki substansi pembahasan APBD.

Empat fraksi yang mengajukan hak angket tersebut masing-masing Fraksi PKB, Golkar, PSI, dan NasDem.

Sementara itu, fraksi gabungan bersama Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar DPRD Kabupaten Ende kembali meminta kehadiran pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan terkait APBD Tahun 2025.

Adapun Fraksi Hanura memilih bersikap abstain.

Berita TribunFlores.Com Lainnya di Google News