Keluh Kesah Bupati Flores Timur Akibat Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ringkasan Berita:

• Bupati Anton mengeluhkan kondisi keuangan daerahnya dalam seminar kebijakan fiskal nasional di Larantuka.
• Ia menyampaikan bahwa pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat APBD Flores Timur kesulitan membiayai pembangunan.
• Anton berharap ada dialog serius antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan kebijakan afirmatif bagi daerah berpendapatan rendah seperti NTT.

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, berkeluh kesah tentang kondisi keuangan di daerahnya ketika seminar kebijakan fiskal nasional para kepala daerah se-NTT di Aula Hotel Asa, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Kamis, 6 November 2025.

Sebagai salah satu daerah dengan kondisi fiskal rendah di NTT, Anton menguraikan kondisi APBD yang terlampau sulit membiayai pembangunan di Flores Timur akibat adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Anton Doni Dihen menyoroti beberapa kebijakan pusat yang belum sepenuhnya berpihak kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah.

Baca juga: Simak Isi Memorandum Keadaan Fiskal NTT Saat Seminar para Kepala Daerah

Dengan anggaran daerah terbatas, kemudian sebagian besar sudah habis untuk kebutuhan wajib seperti gaji pegawai dan operasional dasar, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa menjalankan kegiatan secara maksimal.

"Kemarin saya perhatikan urusan saya, dan mudah-mudahan teman-teman dari daerah lain juga share, bahwa dana alokasi umum sampai dengan DAK itu ruang fiskal yang tersisa buat saya sebagai Bupati Flores Timur itu dananya sampai Rp 5 miliar," ujar Anton saat sambutan sebelum pembukaan seminar.

Bahkan, jelas Anton Doni, ada OPD yang hanya menerima dana sekitar Rp15 juta sampai Rp 30 juta per tahun. Penerimaan ini dinilai terlampau kecil untuk menjalankan program kerja.

"Jadi saya ini bupati dengan judul bupati Rp 5 miliar, uang tersisa Rp 5 miliar untuk belanja semua OPD," pungkasnya.

Bupati Flores Timur berharap ada dialog serius antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari jalan keluar, termasuk melalui peningkatan dukungan fiskal dan kebijakan afirmaai untuk daerah berpendapatan rendah seperti NTT.

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News