Berlangsung di Larantuka, Ini Rangkaian Kegiatan Seminar Keadilan Fiskal Bupati se-NTT

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Paul Kabelen

TRIBUNFLORES.COM, LARANTUKA-Kebijakan fiskal nasional yang memotong dana Transfer ke Daerah (TKD) mendapat respons dari kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Para kepala daerah akan bertemu di Kota Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, untuk mengambil sikap dalam merespons keadaan mengkhawatirkan itu.

Kegiatan akan digelar Kamis, 6 November 2025 di Hotel Asa, Kelurahan Weri. Para Bupati saat ini sudah berada di Larantuka untuk mengikuti Seminar bertajuk Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional.

TRIBUNFLORES.COM memperoleh susunan jadwal acara atau rondown dari Dinas Kominfo Flores Timur. Gunernur NTT, Melki Laka Lena dipastikan hadir dan membuka kegiatan itu.

Baca juga: Ruang Sidang Dipenuhi Keluarga, Sidang Kasus Kematian Prada Lucky Kembali Digelar di Kupang

Kegiatan dimulai pukul 09.00 Wita dengan menyanyikan lagu Indonesai Raya, kemudian sambutan Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, selaku tuan rumah.

Pukul 09.30 Wita sampai 09.50 Wita, peserta akan jedah coffee break. Setelah itu masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang dipandu moderator.

Adapun materi dari Mendagri terkait dengan "Adakah Frame Work Baru Otonomi Daerah, Apakah Resentralisasi "Normal" dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan Bagaimana Rasionalitas Basis-Basis Pertimbangan di Balik Tren Resentralisasi".

Pukul 10.20 sampai 10.50 Wita, Mendagri akan kembali memaparkan materi terkait keadilan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, dan keadilan dalam distribusi DAU antar daerah dengan Memperhitungkan Kapasitas fiskal.

Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) dengan materi terkait gambaran umum Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 dan kebijakan penyusunan APBD tahun 2026.

Pukul 11.20 Wita sampai 11.50 Wita, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan materi soal standar pelayanan minimal dan perspektif transformasi perekonomian NTT. Selesai materi ini, peserta forum lanjut jedah makan siang sampai pukul 13.50.

Pukul 13.50 Wita sampai 14.20 Wita, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan materi tentang prospek agregasi kepentingan daerah di tengah kecenderungan kuat resentralisasi.

Pukul 14.20 Wita sampai 14.50 Wita, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memaparkan fakta-fakta otonomi daerah dan kelayakan resentralisasi.