Low Cost, High Impact : BPS Manggarai Barat NTT Gaspol Persiapan Sensus Ekonomi 2026

Ringkasan Berita:Tak sekadar menunggu waktu pelaksanaan, BPS memilih strategi low cost, high impact dalam tahap awal persiapan: publikasi masif dengan biaya minimal, tetapi menjangkau khalayak luas.

TRIBUN FLORES.COM-LABUAN BAJO-Badan Pusat Statistik (BPS) Manggarai Barat mulai memanaskan mesin menuju Sensus Ekonomi 2026. 

Tak sekadar menunggu waktu pelaksanaan, BPS memilih strategi low cost, high impact dalam tahap awal persiapan publikasi masif dengan biaya minimal, tetapi menjangkau khalayak luas.

Hal itu disampaikan  Ketua Tim Statistik Distribusi yang juga menjabat sebagai  Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Abdul Rauf, saat ditemui Tribun Flores.Com di kantor Badan Pusat Statistik Manggarai Barat yang terletak di Jalan Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Tim. 
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. 

Karena itu, 2026 menjadi momentum penting bagi pemotretan kondisi usaha dan aktivitas ekonomi di daerah.

Baca juga: Bangunan SDN Reba Rana Manggarai Timur Memprihatinkan, Kadis Lapor Menteri

“Sekarang ini kita masih di tahap persiapan. Salah satunya lewat publisitas, seperti pemasangan banner, spanduk, penyebaran leaflet, dan ikut kegiatan lintas sektor,” ujar Abdul Rauf, Rabu (4/2026). 

Dalam empat hari terakhir, BPS Manggarai Barat memanfaatkan forum Musrenbang kecamatan sebagai media sosialisasi. Dengan cara ini, BPS bisa langsung bertemu kepala desa dan aparat desa tanpa mengeluarkan biaya besar untuk acara tersendiri.

“Kami nebeng di Musrenbang kecamatan. Karena tiap kecamatan menghadirkan semua desa, dampaknya luas. Kami sampaikan apa itu Sensus Ekonomi dan kenapa data itu penting,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Daerah Manggarai Barat sangat terasa. Kesempatan bergabung dalam Musrenbang menjadi bukti kolaborasi nyata demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026.

Selama mengikuti rangkaian Musrembang, respons peserta disebut cukup tinggi. Tak hanya soal sensus ekonomi, banyak pertanyaan berkembang ke indikator-indikator statistik lain yang dihasilkan BPS.

“Antusiasmenya luar biasa. Ada banyak pertanyaan, bukan hanya soal sensus ekonomi, tapi juga indikator lain yang kami rilis,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan sensus nanti, BPS akan merekrut petugas lapangan melalui mekanisme seleksi yang ketat. Meski jumlah pastinya belum ditentukan, Abdul Rauf memastikan prioritas diberikan kepada warga setempat, baik dari desa maupun kecamatan yang sama.

“Supaya mereka sudah paham kondisi wilayahnya. Minimal pendidikan SMA dan melek teknologi, karena pendataan akan menggunakan aplikasi berbasis Android,” ungkapnya.

Petugas akan dibekali pelatihan sebelum turun ke lapangan, mulai dari konsep hingga definisi sensus. Di lapangan, mereka juga tidak bekerja sendiri. Ada sistem berjenjang: pencacah, pengawas, hingga petugas dari kantor BPS yang turut memantau.

Untuk menjamin keakuratan data, BPS menerapkan proses ketat sejak rekrutmen hingga pengawasan lapangan. Setiap pengawas membina sekitar empat pencacah, sehingga kualitas data tetap terkontrol.