Bawaslu NTT Dorong Pengawasan Adaptif di Wilayah Kepulauan

Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Robert Ropo

TRIBUNFLORES.COM, RUTENG-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Dapurificacao Sarmento, menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan berbasis provinsi kepulauan untuk memastikan efektivitas pengawasan pemilu di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

Hal itu disampaikan Nonato saat melaporkan hasil kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT kepada PLT. Kepala Pusat Data dan Informasi (Datin) Bawaslu RI, Henry Dwi Prastowo, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta dalam rilis yang diterima TRIBUNFLORES.COM, Kamis 13 November 2025.

"Dengan pendekatan pengawasan berbasis provinsi kepulauan, Bawaslu Kabupaten/Kota di NTT dapat menerapkan strategi dan adaptasi khusus untuk menghadapi tantangan geografis yang unik, seperti wilayah laut yang luas dan keterbatasan akses transportasi antar pulau,"ujar Nonato.

Baca juga: Konversi Biogas dari Limbah Peternakan Babi Sebagai Energi Berkelanjutan

Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan serupa dengan wilayah lain seperti Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan dengan ribuan pulau kecil, sehingga rentang kendali pengawasan menjadi sangat luas.

Tantangan yang dihadapi antara lain kesulitan akses ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama saat cuaca buruk, keterbatasan jumlah pengawas di lapangan, serta kendala logistik dan komunikasi di pulau-pulau terpencil. Selain itu, waktu penanganan pelanggaran juga menjadi kendala tersendiri karena proses pengawasan di lapangan memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan wilayah daratan.

Menjawab kondisi tersebut, Bawaslu NTT berupaya memperkuat kelembagaan dan strategi pengawasan dengan sejumlah langkah.

Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di seluruh tingkatan agar seluruh jajaran memiliki pemahaman dan strategi kerja yang seragam. Kedua, optimalisasi teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan, dokumentasi, dan koordinasi antardaerah, terutama di wilayah terpencil.

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan TNI/Polri, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna mendukung mobilitas dan penegakan hukum pemilu di wilayah kepulauan.

Selain itu, Bawaslu juga mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, dan komunitas kepulauan sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu.

"Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari strategi kami. Masyarakat di pulau-pulau kecil sering kali menjadi sumber informasi pertama atas potensi pelanggaran,"ujar Nonato.

Bawaslu NTT juga secara rutin melakukan evaluasi kinerja pengawasan dan proyeksi strategi untuk pemilu berikutnya. Pendekatan ini dinilai penting agar strategi pengawasan tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial tiap daerah.

"Pengawasan di wilayah kepulauan tidak bisa mengandalkan model standar dari wilayah daratan. Harus ada adaptasi struktural dan operasional agar Bawaslu tetap bisa bekerja efektif, transparan, dan berintegritas,"tegas Nonato. 

Langkah Bawaslu NTT ini dinilai sejalan dengan semangat desentralisasi pengawasan pemilu yang menempatkan konteks geografis dan sosial sebagai faktor kunci. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan internal, tetapi juga membuka ruang bagi terciptanya model pengawasan yang inklusif dan adaptif di wilayah kepulauan Indonesia.

Dengan strategi ini, Bawaslu berharap pelaksanaan pemilu di NTT dapat berlangsung lebih efisien, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus menjadi contoh bagi provinsi kepulauan lainnya dalam memperkuat demokrasi di daerah-daerah terpencil Nusantara. (rob) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News