DPRD NTT Nilai Banyak Pimpinan OPD Belum Gercep, Wajar Ada Mutasi di Pemprov

Ringkasan Berita:

• DPRD NTT menilai banyak pimpinan OPD Pemprov belum gerak cepat, sehingga mutasi pejabat eselon II dianggap wajar dan penting untuk penyegaran serta peningkatan kinerja.
• Mutasi dinilai berkaitan dengan target PAD Rp 2,8 triliun tahun 2026, sehingga dibutuhkan pimpinan OPD yang cekatan dan mampu menerjemahkan program Gubernur.
•  Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ASN dan OPD secara objektif, transparan, dan berbasis survei publik.

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Sekretaris Fraksi Fraksi PKB DPRD NTT Ana Waha Kolin menilai masih banyak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum gerak cepat (gercep). 

Ia menganggap rencana mutasi untuk pejabat, terkhusus eselon II di Pemprov NTT merupakan sesuatu yang wajar. Menurut Ana, langkah mutasi sangat penting. 

"Rolling jabatan itu penting. Harus siapkan ditempatkan dimana saja," katanya, Senin (5/1/2026) di kantor DPRD NTT. 

Ana menyebut, mutasi itu dimaksudkan agar ada penyegaran pada pejabat Pemprov NTT. Paling tidak, tugas dan tanggung jawab bisa dipahami. Anggota Komisi IV DPRD NTT itu berpandangan mutasi pejabat adalah sesuatu yang biasa. 

Baca juga: Basarnas Perpanjang Tiga Hari Pencarian Koran KM Putri Sakinah, Setelah Pelatih Valencia Ditemukan

"Itu biasa bagi seseorang pejabat eselon. Semua harus siap. Ini tidak ada kepentingan apapun," ujarnya. 

Ana memberi catatan agar Gubernur NTT Melki Laka Lena bisa mengevaluasi secara menyeluruh pejabat yang ada, berkaca dari rekam jejak dan kiprah selama ini. Pimpinan OPD, kata dia, merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah. 

Menurut dia, semua program Kepala Daerah hendaknya diterjemahkan dengan baik oleh pimpinan OPD. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan sebuah program Gubernur - Wakil Gubernur sangat ditentukan oleh pimpinan OPD. 

Ana juga menyebutkan rencana mutasi pejabat itu sangat berkaitan dengan agenda pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov NTT yang ditargetkan Rp 2,8 triliun di tahun 2026.

Sehingga, penempatan pimpinan OPD yang cakap dan memiliki kemampuan lebih sangat dibutuhkan. Ia berkata, Gubernur pasti memahami kondisi tersebut. Sebab, OPD menjadi pilar penting mendorong peningkatan PAD. 

"Kepala dinas harus orang yang cekatan. Mereka (selama ini) larinya belum terlalu kencang. Belum bisa me-manage dengan baik apa yang di mau oleh Gubernur, khususnya dalam peningkatan PAD," ujarnya. 

Terpisah, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut Pemprov akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan OPD secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penajaman kebijakan dan penataan birokrasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah sepanjang tahun 2026.

Mantan anggota DPR RI itu memastikan evaluasi kinerja ASN dan OPD dilakukan secara objektif dan transparan melalui survei publik, penataan ulang jabatan, serta penajaman program prioritas pusat dan daerah dengan fokus pada wilayah tertinggal, kemiskinan ekstrem, dan stunting.

Dia mengatakan, perjalanan pemerintahan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 perlu dievaluasi secara jujur dan objektif, tidak hanya berdasarkan laporan internal, tetapi juga melalui penilaian publik.

“Kalau di tahun 2025 ada hal-hal yang positif, tentu ada juga yang harus kita perbaiki. Evaluasi ini adalah tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Melki, Senin, ketika memimpin apel bersama ASN Pemprov NTT.

Ia menjelaskan, refleksi kinerja pemerintahan akan dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk survei persepsi masyarakat dan penulisan evaluasi perjalanan pemerintahan oleh berbagai pihak. 

Salah satu referensi reflektif yang disebutkannya adalah buku perjalanan 67 tahun Nusa Tenggara Timur yang ditulis oleh banyak penulis dan akan tersedia dalam versi digital.

“Kita harus membiasakan diri mendengar apa adanya, baik pujian maupun kritik. Itu menjadi titik refleksi untuk menilai perjalanan kita dan menentukan arah ke depan,” ujarnya.

Evaluasi tersebut, kata Melki, mencakup kinerja seluruh OPD dan sektor sejak dirinya dilantik pada 20 Februari 2025 hingga Februari 2026. Hasil evaluasi akan menjadi panduan perbaikan kebijakan, penyempurnaan program, serta persiapan agenda pembangunan berikutnya.

Dia juga menegaskan akan dilakukan pembahasan mendalam dalam satu hingga dua pekan ke depan bersama Wakil Gubernur dan pimpinan OPD guna merumuskan langkah strategis, baik secara kolektif maupun sektoral.

“Keputusan-keputusan strategis yang dirumuskan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh setiap OPD,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan, Melki menekankan pentingnya mengamankan dan mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah. 

Program tersebut meliputi kemandirian pangan, kemandirian energi, program makan bergizi, penguatan koperasi Merah Putih, serta agenda strategis nasional lainnya.

Selain itu, sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi NTT yang telah berjalan akan kembali ditajamkan agar lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Program-program yang sudah kita kerjakan akan kita perkuat lagi agar semua komitmen kepada masyarakat NTT benar-benar terpenuhi,” kata Melki.

Ia menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ke depan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap paling tertinggal dan menghadapi persoalan berat, seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Kita akan mulai dari tempat-tempat yang paling sulit. Kalau di sana bisa kita urai pelan-pelan, maka masalah ekonomi dan sosial lainnya juga bisa kita benahi,” jelasnya.

Gubernur Melki juga mengungkapkan rencana penataan ulang struktur OPD, termasuk rotasi dan pengisian jabatan pimpinan secara terbuka dan transparan. Proses tersebut ditargetkan mulai terlihat hasilnya pada Januari hingga Februari 2026.

“Formulasi ulang akan dilakukan agar ASN yang memimpin adalah figur terbaik dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik,” katanya

Melki mengajak seluruh ASN mensyukuri perjalanan yang telah dilalui dan menjadikan tahun 2026 sebagai momentum penguatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Dengan semangat tahun baru ini, mari kita melayani masyarakat dengan lebih baik dibandingkan tahun lalu,” katanya. (fan) 

Berita TRIBUNFLORES.COM Lainnya di Google News