DPRD NTT Nilai Banyak Pimpinan OPD Belum Gercep, Wajar Ada Mutasi di Pemprov

Ringkasan Berita:

• DPRD NTT menilai banyak pimpinan OPD Pemprov belum gerak cepat, sehingga mutasi pejabat eselon II dianggap wajar dan penting untuk penyegaran serta peningkatan kinerja.
• Mutasi dinilai berkaitan dengan target PAD Rp 2,8 triliun tahun 2026, sehingga dibutuhkan pimpinan OPD yang cekatan dan mampu menerjemahkan program Gubernur.
•  Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ASN dan OPD secara objektif, transparan, dan berbasis survei publik.

 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Sekretaris Fraksi Fraksi PKB DPRD NTT Ana Waha Kolin menilai masih banyak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum gerak cepat (gercep). 

Ia menganggap rencana mutasi untuk pejabat, terkhusus eselon II di Pemprov NTT merupakan sesuatu yang wajar. Menurut Ana, langkah mutasi sangat penting. 

"Rolling jabatan itu penting. Harus siapkan ditempatkan dimana saja," katanya, Senin (5/1/2026) di kantor DPRD NTT. 

Ana menyebut, mutasi itu dimaksudkan agar ada penyegaran pada pejabat Pemprov NTT. Paling tidak, tugas dan tanggung jawab bisa dipahami. Anggota Komisi IV DPRD NTT itu berpandangan mutasi pejabat adalah sesuatu yang biasa. 

Baca juga: Basarnas Perpanjang Tiga Hari Pencarian Koran KM Putri Sakinah, Setelah Pelatih Valencia Ditemukan

"Itu biasa bagi seseorang pejabat eselon. Semua harus siap. Ini tidak ada kepentingan apapun," ujarnya. 

Ana memberi catatan agar Gubernur NTT Melki Laka Lena bisa mengevaluasi secara menyeluruh pejabat yang ada, berkaca dari rekam jejak dan kiprah selama ini. Pimpinan OPD, kata dia, merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah. 

Menurut dia, semua program Kepala Daerah hendaknya diterjemahkan dengan baik oleh pimpinan OPD. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan sebuah program Gubernur - Wakil Gubernur sangat ditentukan oleh pimpinan OPD. 

Ana juga menyebutkan rencana mutasi pejabat itu sangat berkaitan dengan agenda pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov NTT yang ditargetkan Rp 2,8 triliun di tahun 2026.

Sehingga, penempatan pimpinan OPD yang cakap dan memiliki kemampuan lebih sangat dibutuhkan. Ia berkata, Gubernur pasti memahami kondisi tersebut. Sebab, OPD menjadi pilar penting mendorong peningkatan PAD. 

"Kepala dinas harus orang yang cekatan. Mereka (selama ini) larinya belum terlalu kencang. Belum bisa me-manage dengan baik apa yang di mau oleh Gubernur, khususnya dalam peningkatan PAD," ujarnya. 

Terpisah, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyebut Pemprov akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan OPD secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penajaman kebijakan dan penataan birokrasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah sepanjang tahun 2026.